HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pengamat Ekonomi Keuangan dan Perbankan UPRI Makassar, Sutardjo Tui, menilai konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpotensi membawa dampak ekonomi yang kompleks, termasuk peluang bagi wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar).
Saat diwawancarai pada Selasa, 3 Maret 2026, Sutardjo menyampaikan bahwa setiap perang selalu menghadirkan dua sisi dampak, yakni negatif dan positif. Menurutnya, dari sisi yang jarang dibahas, konflik tersebut justru dapat menjadi peluang bagi daerah berorientasi ekspor seperti Sulselbar.
Baca Juga : GMTD Bangun Ekosistem Sosial-Ekonomi Lewat Program “Jumat Berbagi”
Ia menjelaskan, konflik AS–Israel versus Iran berpotensi mengganggu rantai pasok (supply chain) energi dunia, terutama jika terjadi penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital distribusi minyak global. Jika jalur tersebut terganggu, pasokan energi dunia dapat berkurang dan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Kenaikan harga BBM akan meningkatkan kebutuhan dolar Amerika bagi Indonesia, tidak hanya untuk impor energi, tetapi juga untuk barang-barang lain seperti kendaraan dan produk manufaktur. Tekanan ini berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah,” ujar Sutardjo.
Namun, lanjutnya, pelemahan rupiah dapat menjadi keuntungan bagi daerah penghasil komoditas ekspor. Jika nilai tukar dolar menguat, misalnya mendekati Rp18.000 per dolar AS, maka penerimaan eksportir dalam rupiah akan meningkat.
Baca Juga : Kesehatan Mojtaba Khamenei Dikabarkan Kritis, Iran Dihantui Ketidakpastian
Sulselbar memiliki sejumlah komoditas unggulan bernilai ekspor, seperti kakao, kopi, daun pisang, sambal olahan, salak, hasil perikanan, serta komoditas tambang dan kelapa sawit. Dengan kurs dolar yang tinggi, nilai ekspor yang diterima masyarakat berpotensi meningkat dan mendorong pertumbuhan pendapatan daerah.
Selain itu, situasi tersebut juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar ekspor, asalkan didukung kebijakan pemerintah yang serius dalam mendorong ekspor produk lokal. “Pemerintah perlu membantu UMKM menembus pasar baru dan memperkuat daya saing produk ekspor,” tambahnya.
Meski demikian, Sutardjo mengingatkan bahwa dampak negatif seperti kenaikan harga barang impor dan tekanan inflasi tetap harus diantisipasi melalui kebijakan ekonomi yang tepat agar manfaat yang diperoleh daerah dapat lebih optimal dibanding risikonya.
Baca Juga : Krisis Global Mengintai, WFP Sebut 45 Juta Orang Terancam Kelaparan, Indonesia Surplus Beras
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
