HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel, Bupati dan Wali Kota serta Instansi Vertikal, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Jumat (10/1/2025).
Di hadapan para Bupati dan Wali Kota se Sulsel, Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry janji akan menuntaskan masalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak kabupaten kota.
Meskipun pembayaran tidak dilakukan sekaligus karena melihat kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, namun hal tersebut akan diselesaikan.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Belum Lunasi DBH Kota Makassar, Rp300 Miliar Masih Tertahan
“Kepada Bupati dan Wali Kota, saya meminta untuk bersabar dalam satu dua Minggu ke depan, kita coba bagi sesuai proporsinya. Mungkin tidak bisa langsung sekaligus, tapi paling tidak ada itikad dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan,” kata Prof Fadjry Djufry.
“Ini adalah masalah antara hak dan kewajiban, ini hak yang harus kita tuntaskan dan seperti perkataan saya tadi bahwa pemerintah provinsi sudah menyelesaikan secara bertahap. Ada yang dikasih sebulan dan dua bulan. Kami sudah bedah anggaran yang ada, kalau semuanya langsung pasti agak kesulitan juga,” sambungnya.
Ia pun mengapresiasi Bupati dan Wali Kota yang hadir secara langsung pada rapat koordinasi tersebut. Tentunya, kehadiran kepala daerah memiliki harapan-harapan, termasuk soal penyelesaian masalah Dana Bagi Hasil.
Baca Juga : Prof Fadjry Ingatkan Gubernur Terpilih Lanjutkan MBG, PKG, dan Swasembada Pangan
“Saya sudah membicarakan ini dengan Pak Sekda dan Kepala Badan Keuangan untuk melihat seperti apa kapasitas fiskal yang kita miliki. Jadi memang kita sudah bedah, dan kita coba akomodir. Ini akan menjadi atensi saya,” terang Prof Fadjry Djufry.
Selain DBH, Prof Fadjry Djufry juga meminta semua pihak untuk menyukseskan program pemerintah pusat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu yang menjadi harapan Bapak Presiden terkait dengan program Makan Bergizi Gratis. Ini menjadi perhatian utama Bapak Presiden dan memang diminta kepala daerah untuk mengevaluasi juga,” pungkasnya.
Baca Juga : 1.000 Hektare Sawah Terendam Banjir di Maros
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
