HARIAN.NEWS, JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. Taruna Ikrar, menegaskan komitmen Indonesia dalam memerangi obat palsu yang semakin marak di pasar domestik maupun global. Hal itu disampaikan dalam lokakarya bersama Pharmaceutical Security Institute (PSI) di Jakarta.
Taruna mengungkapkan, WHO mencatat 1 dari 10 obat di negara berpendapatan menengah ke bawah merupakan obat palsu atau bermutu rendah.
“Sebagai negara kepulauan dengan populasi besar, Indonesia rentan menjadi sasaran peredaran obat palsu. Karena itu, kita perlu sinergi strategis berbasis teknologi dan kerja sama global,” ujarnya.
BPOM telah memperkuat pengawasan melalui inspeksi pabrik, patroli siber, dan aplikasi BPOM Mobile yang memungkinkan tenaga kesehatan melaporkan dugaan obat palsu secara cepat.
Selain itu, kerja sama dengan Bea Cukai, BNN, dan Polri berhasil menggagalkan penyelundupan ketamin ilegal serta membongkar jaringan distribusi Tramadol dan Trihexyphenidyl.
Di tingkat internasional, BPOM aktif dalam Operation Pangea bersama INTERPOL serta memperkuat koordinasi dengan WHO, termasuk saat Indonesia melaporkan kasus sirup obat anak tercemar EG/DEG yang kemudian ditindaklanjuti dengan peringatan global.
Vice President PSI untuk Asia Pasifik, John Matthews, menyambut baik langkah BPOM.
“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Indonesia serius menghadapi ancaman obat palsu. Dengan berbagi data, intelijen, dan praktik terbaik global, kita bisa melindungi lebih banyak pasien dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan,” ungkapnya.
“Dengan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital, kita bisa lebih cepat mendeteksi, mencegah, dan menindak obat palsu. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi tentang melindungi nyawa masyarakat,” tegas Taruna menutup pernyataannya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
