HARIAN.NEWS, JAKARTA – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyoroti kondisi petani tebu yang semakin terdesak akibat sulitnya penyerapan gula produksi dalam negeri.
Ironisnya, di tengah tingginya kebutuhan gula nasional, justru terjadi rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang dinilai merusak harga dan merugikan petani.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Rabu (8/4). Menurut Amran, persoalan utama tidak semata terletak pada produksi, melainkan pada tata niaga yang belum berpihak kepada petani.
Ia mengungkapkan temuan adanya gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi. Kondisi ini membuat harga gula petani tertekan dan hasil produksi sulit terserap.
Jika tidak segera ditertibkan, petani tebu akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
Amran juga menyoroti kejanggalan dalam sistem distribusi gula nasional. Di satu sisi, impor gula masih terus berlangsung, namun di sisi lain gula lokal justru tidak terserap optimal.
Fenomena serupa terjadi pada molase, yang mengalami penurunan harga cukup tajam dalam beberapa waktu terakhir.
Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Dony Oskaria. Ia menyebut dampak impor gula yang tidak terkendali turut menekan kinerja industri gula nasional, termasuk perusahaan BUMN di sektor tersebut.
Menurutnya, membanjirnya gula rafinasi impor tidak hanya menghambat penyerapan gula petani, tetapi juga berdampak langsung pada kerugian perusahaan gula. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal kuat perlunya pembenahan tata kelola secara menyeluruh.
Berdasarkan proyeksi 2025, luas panen tebu nasional mencapai lebih dari 563 ribu hektare dengan produktivitas rata-rata 4,74 ton gula kristal putih (GKP) per hektare.
Total produksi diperkirakan sekitar 2,67 juta ton. Sementara kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri.
Kesenjangan ini menunjukkan tantangan besar yang harus segera diatasi.
Sebagai langkah korektif, pemerintah mulai memperketat distribusi gula rafinasi melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah kebocoran ke pasar konsumsi.
Di sisi hulu, upaya peningkatan produksi juga terus digenjot melalui program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu. Amran menyebut sebagian besar tanaman tebu nasional sudah tidak produktif dan membutuhkan pembaruan segera.
Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk program tersebut, dengan target peremajaan mencapai 300 ribu hektare secara bertahap.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa pembenahan tata niaga dan kepastian pasar menjadi faktor kunci dalam mendorong semangat produksi petani.
Ia menilai, situasi saat ini menunjukkan paradoks: impor gula terus berjalan, sementara gula hasil petani justru tidak terserap. Kondisi ini dipicu oleh masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi yang seharusnya tidak terjadi.
Menurutnya, jaminan harga dan kepastian penyerapan hasil panen akan menjadi dorongan utama bagi petani untuk meningkatkan produksi. Karena itu, pengawasan distribusi gula rafinasi harus diperketat agar tidak merugikan petani.
Dengan langkah simultan antara penertiban distribusi dan peningkatan produksi, pemerintah optimistis kesejahteraan petani tebu dapat ditingkatkan sekaligus mempercepat tercapainya swasembada gula konsumsi nasional.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
