HARIAN.NEWS, JAKARTA – Di tengah tekanan global dan ancaman gangguan pasokan pangan dunia, Indonesia menunjukkan penguatan signifikan di sektor pangan. Cadangan beras pemerintah (CBP) kini dilaporkan telah mencapai 5 juta ton, menjadi indikator kuat ketahanan pangan nasional.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari DPR RI atas kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menilai capaian tersebut merupakan hasil konkret dari percepatan program swasembada beras yang dijalankan pemerintah.
“Presiden Prabowo memberikan target empat tahun untuk swasembada beras, tetapi Menteri Amran hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mewujudkannya. Ini luar biasa,” ujar Rajiv, Senin (27/4/2026).
Menurut Rajiv, peningkatan produksi beras nasional menjadi faktor utama yang mendorong penguatan cadangan pangan. Produksi beras nasional dilaporkan melonjak 13,29 persen pada tahun lalu, dengan capaian produksi saat ini sekitar 5,7 juta ton per bulan.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan ancaman gangguan pangan, kita justru aman karena memiliki cadangan pangan yang berlimpah hingga 324 hari ke depan. Bahkan setiap bulan produksi beras kita mencapai 5,7 juta ton,” ungkapnya.
Rajiv juga menilai berbagai program strategis Kementan berjalan efektif dan mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan. Program tersebut meliputi perluasan areal tanam, optimalisasi lahan, penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, hingga hilirisasi sektor pertanian dan peternakan.
Di bawah kepemimpinan Mentan Amran, Kementan terus memperkuat langkah strategis dalam membangun ketahanan pangan nasional. Melalui kebijakan terukur dan terintegrasi, target swasembada pangan yang semula dirancang empat tahun dipercepat menjadi sekitar satu tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, di tengah dinamika geopolitik global yang semakin menantang.
Transformasi dilakukan secara menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir. Pada awal pemerintahan, sektor pertanian dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar, seperti keterbatasan pupuk, kerusakan jaringan irigasi, hingga lemahnya distribusi sarana produksi.
Menjawab tantangan itu, Kementan melakukan deregulasi besar-besaran dengan menyederhanakan ratusan aturan serta menerbitkan puluhan regulasi strategis untuk mempercepat produksi pangan.
Reformasi juga difokuskan pada sektor pupuk dengan mengembalikan alokasi subsidi menjadi 9,55 juta ton, menurunkan harga pupuk hingga 20 persen, serta memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi.
Di sisi produksi, intervensi dilakukan secara masif melalui optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul di jutaan hektare, pompanisasi lahan tadah hujan, hingga pencetakan sawah baru. Modernisasi pertanian juga didorong melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian serta teknologi berbasis precision farming.
Langkah-langkah tersebut kini menunjukkan hasil nyata. Cadangan beras pemerintah meningkat signifikan dan menjadi penguatan penting di tengah tekanan global.
Dalam berbagai kesempatan, Mentan Amran menegaskan capaian ini merupakan hasil dari keberanian melakukan perubahan sistem secara menyeluruh, bukan sekadar menjalankan program rutin.
“Empat tahun rencana awal swasembada. Begitu Bapak Presiden melihat geopolitik memanas, beliau mengatakan, ‘Pak Mentan, apapun caranya, satu tahun.’ Jadi ini luar biasa, satu tahun swasembada. Dan stok cadangan beras kita insya Allah bulan ini lima juta ton,” ujar Amran.
Ia menegaskan seluruh kebijakan yang diambil berbasis data dan diarahkan langsung untuk menjawab persoalan di lapangan, mulai dari distribusi pupuk, perbaikan irigasi, hingga peningkatan produktivitas petani.
“Bapak Presiden Prabowo menugaskan kepada kita agar swasembada pangan secepat-cepatnya. Kita siapkan lompatan bersama agar itu terwujud, petani sejahtera, masyarakat tersenyum,” tambahnya.
Menurut Amran, penguatan produksi dilakukan melalui berbagai intervensi konkret seperti pompanisasi, penggunaan benih unggul, serta mekanisasi pertanian yang mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil panen hingga dua kali lipat.
Di sisi hilir, kebijakan penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan skema harga Rp6.500 per kilogram turut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah yang kini menembus angka 5 juta ton.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
