HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka ruang dialog dengan analis, ekonom, dan financial influencer untuk menyerap masukan mengenai kondisi pasar modal Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan investor.
Dialog bersama penyelenggara mandiri pasar modal atau Self-Regulatory Organizations (SRO) tersebut berlangsung di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu. Pertemuan ini menjadi wadah bagi regulator dan pelaku pasar untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan pasar modal serta langkah yang perlu diperkuat ke depan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan masukan dari pelaku pasar dibutuhkan agar regulator memperoleh perspektif yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan.
“Regulator tidak hanya hadir untuk menyampaikan kebijakan kepada pelaku pasar. Kami justru ingin mendengar masukan dan pandangan secara terbuka, termasuk berbagai hal yang mungkin belum kami ketahui. Masukan tersebut penting untuk memperkuat langkah kita bersama dalam mengembangkan dan memperkuat pasar modal dalam negeri,” ujar Friderica.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, serta pimpinan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
Hasan mengatakan, dialog tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. OJK bersama SRO berkomitmen melanjutkan reformasi, termasuk meningkatkan transparansi dan memperkuat komunikasi dengan penyedia indeks global serta investor.
Menurut Hasan, keterlibatan analis, ekonom, dan finfluencer penting untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif dan berbasis fakta. Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu regulator merespons tantangan pasar secara terukur, terutama di tengah dinamika yang memengaruhi sentimen investor.
Dalam kesempatan itu, Hasan juga menyinggung penegakan hukum yang dilakukan OJK. Pada 16 Oktober 2026, OJK mengumumkan sanksi administratif berupa denda total Rp2,1 triliun terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran di pasar modal.
Ia menegaskan bahwa sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan OJK, bukan semata-mata respons terhadap gejolak pasar terkini. Penegakan hukum menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan investor.
“Pasar modal kita adalah rumah dan milik kita bersama. Berbagai tekanan yang dihadapi perlu kita respons dengan solusi yang konstruktif. Dalam kondisi ini, kita harus bersama-sama dan bersatu untuk memberikan respons yang terukur, serta menghadirkan fakta dan rasionalitas sebagai penyeimbang sentimen pasar,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, menjelaskan bahwa peningkatan transparansi menjadi salah satu prioritas reformasi. BEI mendorong keterbukaan informasi yang lebih luas terkait kepemilikan saham, klasifikasi investor, dan konsentrasi kepemilikan.
Melalui dialog tersebut, OJK dan SRO berharap keterlibatan para pemangku kepentingan dapat menghasilkan masukan yang konkret untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pengawasan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
