HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Distribusi Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Makassar dinilai tidak merata. Beberapa kecamatan seperti Bontoala, Mariso, Makassar, Mamajang, dan Panakkukang hanya memiliki dua SMP negeri. Hal ini menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, menyatakan pemerintah telah merancang beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu strategi utama adalah melakukan regrouping sekolah dasar (SD).
Baca Juga : BAN-PDM Sulsel Tetapkan 10 Program Kerja Akreditasi Tahun 2026
“Regrouping ini dilakukan pada sekolah dasar yang jumlah muridnya sudah berkurang, sehingga ruang kelasnya bisa dimanfaatkan untuk SMP,” ujar Nielma.
Selain itu, pemerintah akan membuka kelas afiliasi SMP di gedung SD tanpa perlu membangun fasilitas baru.
Upaya lain yang akan dilakukan adalah pengurangan jumlah rombongan belajar (rombel) untuk kelas 7 mulai tahun ajaran 2025/2026. Langkah ini bertujuan menyeimbangkan kapasitas sekolah dan mencegah lonjakan jumlah siswa yang tidak tertangani.
Baca Juga : Ikuti Kebijakan Pusat, Disdik Makassar Atur Ulang Jadwal Belajar Selama Ramadan
“Untuk tahun depan, kami akan mengurangi jumlah rombel untuk kelas 7 karena saat ini sudah terjadi kelebihan 1.377 siswa,” tambah Nielma.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Yasmain, menjelaskan bahwa dari total 1.377 siswa yang tidak terdaftar, sebagian besar mendaftar melalui mekanisme offline di luar prosedur PPDB daring.
“PPDB sebenarnya sudah berjalan sesuai standar. Namun, distribusi SMP negeri di Makassar memang tidak merata. Hal ini menyebabkan lonjakan jumlah siswa yang terkonsentrasi di beberapa wilayah,” jelas Yasmain.
Baca Juga : Kesenjangan Pendidikan Kian Nyata, DPRD dan Disdik Makassar Disorot
Menurut data Dinas Pendidikan, hanya 24 persen SMP di Kota Makassar yang berstatus negeri, sementara sisanya adalah swasta. Namun, mayoritas SMP swasta memiliki kapasitas kecil yang tidak mampu menampung jumlah siswa secara optimal.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah juga mempertimbangkan zonasi dengan irisan wilayah, meski hal tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan distribusi.
Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen mencari solusi terbaik demi memastikan setiap siswa mendapat akses pendidikan yang layak.
Baca Juga : Tepis Tuduhan Nepotisme, Dinas Pendidikan Makassar Jamin Seleksi SPMB Transparan
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
