HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wacana hak angket atau hak interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 terus bergulir.
Wacana ini kali pertama disampaikan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo yang didukung calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan.
Sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga salah satu pengusung Paslon nomor urut 03, justru dipertanyakan, pasalnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno justru membuka peluang bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga : Muktamar X PPP Berlangsung Panas
Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif di Kebinet Indonesia Maju ini secara gamblang menyebut merasa sangat terhormat jika diminta bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Merespons dari bawah, Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP mengatakan, wacana hak angket ini belum bisa dibahas, mengingat seluruh anggota DPR RI masih melaksanakan reses di Dapil masing-masing.
“Masa sidang di DPR RI baru dimulai 5 Maret, bisa jadi baru akan dibicarakan kalau sudah selesai reses,” ucap Amir kepada wartawan di Kabupaten Gowa, Kamis (29/2/2024).
Baca Juga : PPP Diharap Jadi Mitra Kritis, Wali Kota Munafri Tekankan Kolaborasi dalam Dinamika Pemerintahan Kota
Amir menambahkan bahwa, partainya saat ini masuk dalam kabinet Indonesia Maju dibawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
“Terkait hak angket, posisi PPP saat ini ada di pemerintahan, sekali pun dalam konteks Pilpres kita berkoalisi dengan PDIP. Sekarang ini PPP punya 2 menteri di kabinet 1 Wamen, bahkan ketua umum PPP itu utusan khusus presiden, sehingga itu terkait pemerintahan saat ini posisi sudah bisa dibaca,” jelas Wakil Ketua Umum DPP PPP tersebut.
Lebih jauh, Amir menyampaikan bahwa keputusan dalam menentukan sikap itu diputuskan oleh pengurus DPP melalui rapat.
Baca Juga : Pagiku Happy!: Unggahan Marissa Haque Sehari sebelum Meninggal
“Soal apapun itu di PPP ada mekanisme terkait keputusan, misalnya ada masukan Ketua Majelis Kehormatan PPP KH Zarkasih Nur menyampaikan tidak atau belum ada untungnya melakukan hak angket. Tentu itu menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, kemudian kalau ada isu dari daerah itu pertimbangan tapi bukan keputusan, keputusan tetap di DPP,” ungkap Amir.
Soal sikap PPP pasca Pilpres ini, Amir mengatakan pihaknya menunggu secara resmi keputusan dari KPU.
“Tapi terkait dengan pasca Pilpres, tentu kita akan lihat perkembangan selanjutnya, yang pasti PPP itu pasca reformasi selalu dalam pemerintahan bukan berarti PPP tidak bisa menjadi oposisi, karena sejak orde baru PPP itu oposisi, jadi nanti kita lihat,” demikian Amir.
Pernyataan Sandiaga Bukan Sikap Partai
Baca Juga : Optimistis Danny Bakal Pimpin Sulsel, AURA: Dukungan ke DiA Terus Mengalir
Soal pernyataan Sandiaga Uno yang menyatakan PPP merasa terhormat bila diajak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran kata Amir adalah pandangan pribadinya, bukan sikap partai.
“Kalau PPP ada mekanisme dalam pengambilan keputusan, Pak Sandi itu belum masuk jajaran yang mengambil keputusan, dia ketua Bappilu yang tidak masuk struktur pengurus harian,” demikian Amir.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
