HARIAN.NEWS, JAKARTA – Pemerintah berencana memberikan rumah gratis untuk tiga juta keluarga mulai tahun ini. Skemanya, pemerintah akan membayarkan cicilan kredit pembelian rumah atau KPR bagi masyarakat senilai Rp 600 ribu per orang per bulan selama 25 tahun.
Rumah yang ditawarkan seharga Rp 180 juta per unit bertipe 36 meter persegi dengan luas tanah 70 meter persegi.
“Selain bangunan, masyarakat akan memiliki tanahnya,” kata anggota Satuan Tugas Perumahan Bonny Z Minang, dikutip dari msn.com, Sabtu (18/1/2025).
Baca Juga : Ketua Umum Projo Budi Arie Merapat ke Gerindra
Kriteria peneriman rumah sederhana ini adalah masyarakat yang termasuk dalam kelompok 20% pendapatan terendah nasional. Dengan skema penjaminan cicilan oleh negara, Bonny menghitung, perputaran uang domestik dapat mencapai Rp 300 triliun.
Pemerintah akan membatasi biaya konstruksi hunian ini maksimal Rp 100 juta per unit. Total anggaran negara yang mengucur mencapai Rp 21,3 triliun.
Masyarakat dapat menambah biaya rumah dengan mencicil mandiri.
Baca Juga : Prabowo Dapat Medali Kehormatan Tertinggi dari Presiden Prancis
“Tapi pada tahun pertama (program ini) kami tidak mau ke arah sana,” ucap Bonny.
Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginginkan program hunian tersebut berjalan seragam agar tidak ada yang gagal membayar cicilan dan membuat proyek mangkrak.
Sementara, desain rumah rencananya akan menyesuaikan kearifan lokal. Satgas Perumahan telah menginstruksikan BTN untuk melakukan sayembara desain hunian gratis tersebut.
Baca Juga : Besok, Macron akan Teken Perjanjian Persahabatan Bersama Prabowo di Borobudur
Sebagai informasi, Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem saat ini masih menelusuri data penerima rumah gratis. Data kemiskinan yang dapat ditelusuri saat ini hanya data pelanggan PLN dengan daya 450 Volt Ampere (VA) yang mencapai 24 juta pelanggan.
Pelanggan PLN dengan daya tersebut dinilai pasti miskin lantaran hanya dapat menggunakan satu peralatan listrik pada satu waktu.
“Namun, masih ada masyarakat miskin yang belum terdata, yakni mereka yang tidak memiliki rumah,” tutup Bonny.
Baca Juga : Bahas Palestina dengan Macron, Prabowo Tegaskan Two State Solution sebagai Penyelesaian
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
