HARIAN.NEWS, MAKASSAR – PT Aditarina Lestari memastikan kepemilikan sah atas seluruh lahan di Jalan Mannuruki, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
Kepastian ini diperoleh, setelah perusahaan memenangkan sengketa bidang tanah seluas 2,8 hektare, yang kini berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan lahan ini, memegang hak kepemilikan resmi atas total 22 hektare di kawasan tersebut.
Baca Juga : Kasus Hibah Tanah PT Hadji Kalla–GMTD, Cermin Niat Baik yang Berbalik
Hal itu disampaikan Rahyuddin Nur, penanggung jawab PT Aditarina Lestari, saat ditemui di kantornya di Makassar, Selasa (12/8/2025).
“Kami bukan mafia tanah. Kami pemilik sah yang punya sertifikat resmi, dan semua proses hukum membuktikan tanah ini milik kami,” tegas Rahyuddin.
Rahyuddin menjelaskan, tanah yang disengketakan telah dibeli perusahaan sejak tahun 1993. Meski sempat tidak digarap selama puluhan tahun, hak perdata tetap melekat secara hukum.
Baca Juga : Potensi Tambah Luasan Tanam, Kementan dan Kejaksaan RI Sinergi Manfaatkan Lahan Hasil Sitaan
Menurutnya, status hukum tersebut telah diuji di pengadilan melalui jalur perdata maupun pidana, dan semua putusan memperkuat posisi perusahaan sebagai pemilik sah.
Masalah muncul, ketika pihak yang tidak berwenang menjual lahan tersebut kepada masyarakat. “Pihak yang terlibat penjualan ilegal itu, kini sudah masuk daftar pencarian orang,” kata Rahyuddin.
Akibatnya, sebagian warga kini menempati rumah di atas lahan milik perusahaan, tanpa mengetahui status hukumnya.
Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Sulsel Masih Tunggu Keputusan MK
“Saat kami hendak mengurus tanah tersebut, kami kaget sudah ada bangunan rumah di atasnya. Ternyata ada yang menjual ke pihak lain, menyalahgunakan kewenangan, menipu pembeli, dan memalsukan cap,” jelasnya.
Meski dirugikan, PT Aditarina Lestari memilih tidak mempersulit warga yang juga menjadi korban penipuan.
“Sebagian besar membeli dengan niat baik, tapi mereka tertipu. Kami menawarkan jalan keluar,” ujarnya.
Baca Juga : Update Sengketa Media dan Jurnalis, Hakim Tolak Gugatan Rp 700 M Eks Stafsus Gubernur Sulsel
Rahyuddin memaparkan, perusahaan menawarkan pembelian kembali lahan oleh warga, dengan skema pembayaran fleksibel, tanpa bunga, dan tanpa denda.
“Hanya harga tanahnya saja yang dibeli, dan itu bukan harga sekarang,” jelasnya.
Jika ada warga yang mampu membayar penuh, dipersilakan. Bagi yang hanya mampu membayar secara bertahap, bahkan Rp1 juta per bulan, perusahaan tetap menerima selama pelunasan sesuai kesepakatan. Perusahaan juga menyiapkan subsidi bagi warga yang benar-benar tidak mampu.
“Langkah ini kami ambil untuk mengakhiri sengketa secara damai, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hak kami jelas di mata hukum, tapi kami juga punya niat baik untuk menyelesaikan masalah tanpa merugikan warga,” tutur Rahyuddin.
Selain 2,8 hektare yang sudah inkrah, PT Aditarina Lestari juga tengah mengurus lahan seluas 11 hektare di Polda Sulsel. “Kasusnya sudah naik sidik dengan tiga calon tersangka di Polda Sulsel,” tandasnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
