Mendagri Tito secara tegas meminta seluruh pemerintah daerah melaksanakan mandat pengangkatan pegawai Non ASN menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mendagri Tito Karnavian, keras mempertanyakan Sinjai yang tidak mengusulkan penerimaan PPPK. Padahal, data base dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tersedia dan lengkap.
Mantan Kapolri itu mengungkapkan kekhawatirannya terkait status 4.353 tenaga honorer di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang hingga saat ini belum terdaftar dalam sistem kepegawaian pemerintah.
Baca Juga : Pemkab Sinjai dan PT Semen Tonasa Jajaki Kerja Sama Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi RDF
Dalam sebuah potongan video yang viral di media sosial, Tito menegaskan bahwa pemda setempat harus segera menanggapi masalah ini untuk menghindari potensi masalah lebih besar di masa depan.
Tito menyebutkan bahwa honorer di Kabupaten Sinjai tidak terdaftar meskipun jumlahnya cukup besar.
“Saya minta atensi untuk daerah ini. Kabupaten Sinjai itu punya honorer 4.353 orang, tapi tidak satupun didaftarkan,” kata Tito dalam video tersebut.
Baca Juga : Operasi Pasar Besar-Besaran oleh Mentan dan Mendagri, Menurunkan Harga Beras Secara Drastis
Isu terkait tenaga honorer ini bukanlah hal baru. Sejak awal 2023, pemerintah pusat memang gencar melakukan pembenahan dalam pengelolaan tenaga honorer di seluruh Indonesia, baik dari segi pendaftaran, penggajian, maupun kesejahteraannya.
Pemerintah juga telah menekankan pentingnya setiap daerah untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat dan tepat, agar tidak mengganggu jalannya administrasi pemerintahan.
Mendagri juga menegaskan bahwa permasalahan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena bisa menjadi beban tambahan bagi pemerintahan baru yang akan datang.
Baca Juga : Pengamat Ingatkan Pemkab Sinjai Tidak Tambah Derita Warga dengan Naikkan PBB
“Terlepas nanti saya nggak tahu apakah bupatinya terpilih definitif atau penjabat, tapi ini akan menimbulkan beban bagi pemerintahan baru.”Saya tidak tahu apakah APBD-nya sudah kolaps atau tidak, tapi siap-siap didemo,” ungkapnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
