Catatan atas LHP BPK terhadap LKPD Pemprov . Sulsel
HARIAN.NEWS, GOWA – Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti WTP, WDP, Tidak Wajar, dan Disclaimer selama ini menjadi indikator utama dalam menilai kualitas laporan keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
Baca Juga : Sosialisasi INTIP, BPN Gowa Lindungi Aset Pemerintah
Namun, opini tersebut belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas substantif dan transparansi publik yang semakin menjadi tuntutan tata kelola pemerintahan modern.
Tulisan ini mencoba melakukan analisis terhadap keterbatasan sistem opini BPK tersebut, sembari menawarkan pendekatan pelengkap berupa audit kinerja, audit kepatuhan, dan indeks akuntabilitas anggaran publik.
Tawaran audit kinerja sudah pernah dilakukan oleh BPK pada tahun anggaran 2021, sayangnya hanya focus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu, belum menyentuh seluruh urusan pemerintahan.
Baca Juga : Usai Terima LHPK, PJ Sekda Kota Makassar Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Dalam kerangka teori good governance, dan praktik audit di negara lain. Hasil kajian menunjukkan perlunya reformulasi atau perluasan sistem penilaian BPK agar lebih responsif terhadap dimensi hasil (outcome) dan partisipasi publik.
Dalam sistem demokrasi modern, akuntabilitas dan transparansi keuangan publik merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Di Indonesia, peran BPK sangat strategis dalam memastikan keuangan negara/Daerah dikelola secara tertib, taat hukum, efisien, dan transparan.
Baca Juga : BPK RI Evaluasi Upaya Pemerintah Takalar dalam Pengelolaan Dana Mandatory Spending
Namun, indikator yang digunakan BPK melalui empat jenis opini—Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Disclaimer— tersebut lebih bersifat teknis-akuntansi dibandingkan mencerminkan keberhasilan pengelolaan program secara substantif.
Masyarakat acapkali menilai WTP sebagai tanda keberhasilan pemerintah, tanpa memahami bahwa WTP hanya menunjukkan kesesuaian pencatatan keuangan terhadap standar akuntansi, bukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
