HARIAN.NEWS, JAKARTA – Di tengah tensi geopolitik dan ekonomi global yang meningkat, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat memasuki babak baru. Presiden AS Donald Trump kembali mengumumkan kebijakan perdagangan yang memicu reaksi dunia: penerapan tarif 19 persen untuk sejumlah produk ekspor Indonesia. Langkah ini, yang disebut sebagai bagian dari “reciprocal trade policy”, menjadi ujian diplomasi ekonomi Indonesia sekaligus momentum memperkuat posisi nasional dalam perundingan dagang internasional.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. Taruna Ikrar hadir bersama sejumlah pejabat lintas kementerian.
Baca Juga : Taruna Ikrar: Capaian WLA BPOM Jadi Magnet Investasi Sektor Kesehatan Global
Forum ini membahas langkah strategis menghadapi kebijakan tarif tersebut sekaligus mempersiapkan posisi Indonesia untuk pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) yang akan berlangsung pada 14–16 Oktober secara virtual dan tatap muka di Washington, D.C. pada 22–24 Oktober 2025.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa “perang tarif” ini tidak sekadar berbicara tentang angka, tetapi tentang nilai, keadilan, dan kedaulatan regulasi nasional.
“Kita tidak bisa menilai tarif hanya dari sisi ekonomi. Setiap kebijakan dagang menyentuh rantai panjang produksi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat. Bagi BPOM, isu ini juga menyangkut keamanan pangan, mutu obat, dan kepastian regulasi ekspor kita,” ungkap Taruna Ikrar dalam forum internal koordinasi.
Baca Juga : Dibawah Kepemimpinan Taruna Ikrar, BPOM RI Perkuat Kolaborasi Global dengan A*STAR dalam Terapi Gen dan Sel
Kebijakan tarif 19 persen yang diumumkan Donald Trump mendapat sorotan internasional. Media seperti The Guardian dan Reuters melaporkan bahwa AS meminta Indonesia meningkatkan pembelian produk Amerika seperti pesawat Boeing dan bahan baku farmasi, dengan imbalan “perlakuan khusus” di sektor tertentu.
Namun, posisi Indonesia masih bersikap hati-hati. Seperti disampaikan pejabat Kemenko Ekonomi, “Negosiasi belum final. Kami masih mengupayakan pengecualian sektor vital seperti farmasi, pangan, dan energi agar tidak terkena dampak langsung.”
Taruna Ikrar melihat potensi dampak kebijakan ini pada sektor farmasi dan pangan Indonesia. Kenaikan tarif berpotensi menekan ekspor bahan baku herbal dan jamu, serta produk pangan olahan yang sedang tumbuh pesat di pasar Amerika. Namun di sisi lain, situasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan industri lokal melalui inovasi dan hilirisasi berbasis riset.
“Perdagangan internasional seharusnya tidak hanya soal ekspor murah dan impor cepat. Ini tentang kepercayaan,” ujar Taruna Ikrar. “Kalau kita bisa menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan keamanan produk kita transparan dan berstandar tinggi, maka tarif tidak lagi menjadi penghalang, melainkan tantangan yang bisa kita jawab dengan kualitas.”
Dalam pembahasan bersama Kemenko Ekonomi, BPOM dipercaya menangani isu non-tariff measures dalam teks Agreement on Reciprocal Trade (ART), khususnya import licensing. Aspek ini krusial karena menyangkut prosedur izin edar dan sertifikasi produk impor.
Taruna Ikrar menekankan bahwa pengawasan harus tetap menjaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan konsumen. “Kita terbuka terhadap perdagangan, tapi tidak kompromi terhadap keselamatan rakyat,” tegasnya.
Dari sisi industri, para pelaku usaha farmasi dan pangan domestik menyambut langkah pemerintah dengan sikap waspada namun optimistis. Ketua Asosiasi Farmasi Nasional menyebut bahwa sektor ini siap menghadapi tantangan dengan meningkatkan efisiensi dan digitalisasi sistem produksi. “Selama regulasi jelas dan ada perlindungan terhadap produk dalam negeri, kami siap beradaptasi,” ujarnya.
Baca Juga : Taruna Ikrar Bawa BPOM Masuk 6 Besar Nasional IKD ASN, Tata Kelola SDM Berbasis Data Makin Kuat
Bagi Taruna Ikrar, perang tarif ini justru menjadi ruang pembelajaran nasional. Ia menilai bahwa diplomasi ekonomi tidak cukup hanya dengan data perdagangan, tapi juga narasi kepercayaan dan integritas regulasi. Dalam setiap pertemuan internasional, ia membawa pesan sederhana namun kuat: “Indonesia bukan hanya mitra dagang, tapi mitra yang punya nilai.”
Melalui kerja sama erat antara BPOM dan Kemenko Ekonomi, pemerintah menyiapkan strategi ganda memperkuat posisi dalam perundingan sambil memastikan bahwa standar keamanan, mutu, dan transparansi tetap menjadi prioritas utama.
“Perdagangan yang sehat adalah perdagangan yang adil dan aman. Kita boleh bicara tentang angka dan keuntungan, tapi yang paling penting adalah menjaga kepercayaan dunia pada kualitas bangsa kita,” tutup Taruna Ikrar dengan nada optimistis.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
