HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan kebersihan lingkungan menjadi dua fokus utama yang wajib dijalankan secara konsisten oleh seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri silaturahmi dan pengarahan bersama Ketua RT/RW se-Kota Makassar di Pantai Bosowa, Minggu (8/2/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa.
Dalam arahannya, Munafri menyebut RT dan RW sebagai garda terdepan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh RT/RW menjalankan amanah warga dengan kerja nyata dan kehadiran aktif di lingkungan masing-masing.
Baca Juga : Kreatif! Warga Bontoala Berhasil Sulap Sampah Plastik Jadi Solar dan Bensin
“RT dan RW bukan sekadar perangkat administratif. Mereka adalah ujung tombak pemerintah. Amanah masyarakat harus dibalas dengan pelayanan, kepedulian, dan kehadiran langsung,” ujar Munafri.
Munafri menekankan bahwa posisi RT/RW memiliki kesamaan tanggung jawab dengan Wali Kota, karena sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan. Oleh sebab itu, kepercayaan warga harus dijaga dengan kinerja yang maksimal.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada RT/RW yang abai terhadap tugas dan keluhan warga. Munafri menegaskan tidak ingin menerima laporan terkait RT/RW yang tidak responsif, enggan bergaul dengan warga, atau tidak menjalankan program pemerintah.
Baca Juga : Munafri Arifuddin: Hari Ini Makassar Posisi Siaga
“Saya tidak mau dengar ada RT atau RW yang malas, tidak mau mendengar keluhan warga, atau tidak menjalankan program pemerintah,” tegasnya.
Menurut Munafri, pemerintah kota tidak dapat bekerja sendiri menyelesaikan persoalan sosial di Makassar. Dibutuhkan kolaborasi erat dengan RT/RW yang paling memahami kondisi wilayah terkecil, mulai dari persoalan sosial, lingkungan, hingga infrastruktur.
Ia menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah, pelayanan publik harus benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk kemudahan akses kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, dan kesempatan kerja.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Lantik Pengurus FKPP, Nurfadjri Fadeli Luran Didaulat Menjadi Ketum FKPP Kota Makassar
“Saya tidak mau lagi melihat warga susah berobat di puskesmas atau kesulitan mencari pekerjaan. Ini harus kita kerjakan bersama RT dan RW,” katanya.
Munafri meminta RT/RW aktif melaporkan persoalan di wilayah kepada lurah dan camat, serta menaruh perhatian serius pada kebersihan lingkungan. Ia menekankan pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya dan melibatkan partisipasi warga.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Makassar akan memberikan penghargaan kepada RT/RW terbaik pada akhir tahun, dengan hadiah mencapai ratusan juta rupiah.
Baca Juga : Sidak di MGC, Munafri Tegur Pegawai Santai Merokok Saat Jam Kerja
“Kita serius menjaga lingkungan. Kebersihan adalah dasar kesehatan,” ujarnya.
Ia juga mendorong pelaksanaan kerja bakti rutin serta pemanfaatan bank sampah. Botol plastik bekas yang memiliki nilai jual dinilai dapat menjadi sumber tambahan pendapatan di tingkat RT.
Terkait retribusi sampah, Munafri menjelaskan bahwa pembebasan biaya hanya diberikan kepada warga kurang mampu, salah satunya diukur melalui daya listrik rumah tangga 900 watt. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga rasa keadilan.
“Kalau tinggal di perumahan real estate, tidak bisa minta gratis sampah. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mewajibkan seluruh RT/RW menggunakan aplikasi pengaduan publik Lontara+. Aplikasi ini digunakan untuk memantau dan meneruskan aduan warga secara cepat dan terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa aduan yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu dua hari akan langsung masuk ke ponsel pribadinya untuk dievaluasi.
“Persoalan jalan, sampah, dan drainase harus cepat ditangani. Alhamdulillah, banjir di Makassar tahun ini jauh berkurang,” jelasnya.
Munafri juga mengingatkan agar RT/RW meninggalkan sekat politik dan kepentingan kelompok. Seluruh RT/RW, kata dia, kini adalah bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang bertugas menyukseskan program pembangunan.
“Hari ini tidak ada lagi orangnya A, B, atau C. Semua adalah orangnya Wali Kota Makassar,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya tata kelola bantuan sosial yang adil dan transparan, serta menegaskan tidak boleh ada praktik pemberian bansos berdasarkan kedekatan personal.
“Tidak boleh lagi ada cerita bantuan diberikan karena hubungan keluarga. Bansos harus tepat sasaran,” katanya.
Dalam arahannya, Munafri turut menyampaikan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Makassar, antara lain program seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub sebagai ruang pengembangan anak muda dan penciptaan lapangan kerja, perluasan akses air bersih oleh PDAM, serta pembangunan Stadion Untia yang ditargetkan rampung pada 2027–2028.
Di akhir arahannya, Munafri menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menjaga integritas dengan melarang segala bentuk pungutan liar di tingkat kelurahan. RT dan RW diminta bekerja sama dengan lurah untuk mengawasi dan melaporkan penyalahgunaan kewenangan.
“Bapak Ibu RT/RW adalah pilihan masyarakat. Amanah ini harus dijaga. Mari bantu pemerintah membangun Kota Makassar dan meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
