HARIAN. NEWS, MAKASSAR – Sejumlah warga di kompleks perumahan mewah Bukit Baruga, berlokasi di Jalan Kayu Agung, mengeluhkan fasilitas keamanan di perumahan tersebut dengan menulis surat terbuka kepada Jusuf Kalla atau JK.
Warga yang diwakili oleh Muhammad Akhzan dalam suratnya tertanggal 13 Juli 2023 tersebut, menjelaskan setidaknya sudah ada lima kasus pencurian yang tidak diselesaikan oleh pihak pengelola.
Baca Juga : Jusuf Kalla, “Siri’na Mangkasara”: Saat Lugas Menjadi Sikap dan Diam Bukan Pilihan
“Belum cukup beberapa bulan kami tinggal di Jal Kayu Agung, di tahun 2011, tetangga kami sudah kemasukan maling barang yang hilang berupa laptop, di tahun 2013 ada warga yang sudah dijambret dengan cara motornya dipepet dan ada yang ditendang,” tulis Akhzan, yang dikutip harian.news, Selasa (5/12/2023).
Kasus yang lain, lanjut Akhzan terjadi pada 2017. Tepatnya 10 November 2017, ada kejadian pencurian yang pelakunya hingga saat ini belum juga tertangkap.
Terbaru, kata Akhzan, terjadi pada Rabu, 14 Juni 2023. Disebutkan sekelompok anak muda yang bukan warga Bukit Baruga melakukan kumpul-kumpul di alun-alun Kayu Agung sampai pukul 01.00.
Baca Juga : JK Soroti Akses Ibadah di Masjid Al-Aqsa, Nilai Bertentangan dengan Prinsip Kemanusiaan
“Kejadian ini sangat mengganggu dan berbahaya, Satpam pun tidak melakukan pemeriksaan pada saat mereka memasuki kompleks,” lanjut Akszan.
Atas kejadian yang tak ada kejelasan tindak lanjut dan kepastian keamanan ini, Akhzan dan warga Bukit Baruga Jl Kayu Agung juga mengancam akan mogok membayar iuran keamanan jika hal serupa terjadi di kemudian hari,
“Kami warga sempat berencana mogok bayar uang satpam karena tidak ada rasa aman, kami sangat kecewa dengan pola kerja satpam tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak sesuai SOP”, ancamnya
Baca Juga : Jusuf Kalla Angkat Suara soal Pertamina Pride dan Gamsunori yang Tertahan di Selat Hormuz
Warga sudah beberapa kali menyampaikan, namun pihak pengelola tidak ada tindak lanjut atau mengkonfirmasi terkait laporan yang disampaikan.
“Hingga pencurian berlanjut sampai ke tahun 2014 di mana ada salah satu warga mau dibegal sebelum post Kutacane,” katanya.
Sedangkan terkait fasilitas, pos satpam yang yang dibuat oleh pengelola tidak layak, hanya berupa post yang dibuat menggunakan papan kayu, sudah beberapa tahun kami sampaikan ke pihak pengelolaan tapi tidak ada respon
Baca Juga : JK Soroti Anggaran Daerah Anjlok dari 30 Persen ke 17 Persen
” jadi kami warga-warga membangun post”, curhat Akhzan.
Selain fasilitas, Akhzan dalam suratnya juga mengeluhkan kondisi air yang sering dipakai, kualitasnya keruh dan berbau, padahal ia menjelaskan, pengelola mendistribusikan air yang dibeli dari PDAM Makassar melalui Water Treatment Plan (WTP).
“Harga per kubik yang sangat tidak masuk akal karena memiliki perbedaan harga antara 10 M3 Pertama, 10 M3 kedua dan 10 M3 ketiga, harusnya harga setiap air per kubik disamakan, tidak ada variasi harga dalam pembayaran, hal ini juga telah disampaikan Akhzan namun pihak pengelola tidak kunjungan merespon,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak harian.news masih melakukan upaya konfirmasi ke pengelola resmi pihak Perumahan Bukit Baruga terkait kebenaran informasi dari salinan surat yang diterima pihak redaksi.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
