HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Dalam arahannya, Munafri meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah cara pandang dalam menyusun program dan anggaran. Menurutnya, APBD tidak boleh hanya dipahami sebagai dokumen yang memuat angka pendapatan dan belanja, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Appi menegaskan setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program, harus menghasilkan manfaat yang terukur. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar belanja pemerintah tidak lagi didominasi kebutuhan internal organisasi, tetapi diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi warga.
Selain mengoptimalkan APBD, Munafri mendorong OPD memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah dapat diatasi melalui kerja sama dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta mampu mengadopsi praktik-praktik terbaik untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
