Pidato Prabowo di Rapat Paripurna DPR: Bahas Gaji Guru yang Masih Rendah
HARIAN.NEWS, JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan kebocoran kekayaan negara yang disebut telah terjadi selama puluhan tahun.
Baca Juga : Once Mekel: Pendidikan Maju Kalau Gaji Guru Minimum Rp15 Juta Per Bulan
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa aliran dana keluar negeri menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kesejahteraan guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga aparat penegak hukum.
Kondisi Ekonomi Nasional dalam Rapat Paripurna DPR RI
Pernyataan tersebut disampaikan saat membahas kondisi ekonomi nasional dan pentingnya pembenahan tata kelola negara.
Baca Juga : PPG PAI Tetap Berjalan, Menag: Wujud Nyata Kepedulian pada Guru
Prabowo mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, keuntungan negara disebut tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat karena adanya kebocoran yang berlangsung dalam waktu lama.
Baca Juga : PPG PAI Tetap Berjalan, Menag: Wujud Nyata Kepedulian pada Guru
Prabowo mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, keuntungan negara disebut tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat karena adanya kebocoran yang berlangsung dalam waktu lama.
Menurut Prabowo, berdasarkan data yang dikutip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keuntungan Indonesia selama 22 tahun mencapai 436 miliar dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, sekitar 343 miliar dolar AS disebut mengalir keluar negeri.
Baca Juga : Ratusan Guru di Mamasa Kembali Tuntut Gaji, DPRD Jadwalkan RDP
“Yang terjadi adalah keuntungan kita selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar,” ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR yang dikutip dari YouTube Kompas TV.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat anggaran negara sering kali dinilai tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan berbagai sektor penting, termasuk pendidikan dan pelayanan publik.
“Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil, anggaran tidak cukup dan sebagainya,” lanjutnya.
Baca Juga : Tunjangan Guru dan Aparat Desa Belum Dibayar, Aliansi Demo di Kantor Bupati Mamasa
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
