HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain menyampaikan, catatan penting Fraksi PKB terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pokok 2025.
Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa dokter Ical dalam Rapat Paripurna Pandangan Fraksi terkait Ranperda APBD 2025 Kota Makassar, gedung DPRD Makassar Jl Ap Pettarani, Selasa (19/11/2024).
Wakil Sekretaris PKB Makassar itu menyampaikan, pertama, PKB mencatat beberapa hal dalam pendapatan daerah, yaitu adanya peningkatan pendapatan total sebesar 3,8 persen. Dari pajak daerah yang meningkat signifikan sebesar 14,2 persen dan pendapatan transfer yang naik 12,31 persen.
Baca Juga : Pahlevi: Sinergi dan Kolaborasi Jadi Kunci di 2025
“Ini mencerminkan langkah positif dalam memanfaatkan potensi pajak lokal dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun, pihaknya juga mencatat penurunan retribusi daerah hingga 54 persen serta pengelolaan kekayaan daerah sebesar 42,1 persen.
Menurutnya, keduanya seharusnya mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah jika dikelola secara optimal.
Baca Juga : DPRD Makassar Dorong Percepatan Program Strategis Pemkot di 2025
“Kami mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola retribusi dan pemanfaatan aset daerah,” ujarnya.
Kedua, Politis muda PKB itu menyebut mengenai belanja daerah. Katanya, penurunan belanja sebesar 1,1 persen memberikan sinyal adanya upaya efisiensi.
Pemerintah kota (Pemkot) harus menjaga kualitas belanja, dengan efisiensi anggaran yang mengerahkan kepada belanja produktif.
Baca Juga : Orang Tua di Makassar Terkendala Pengambilan Ijazah karena Iuran Sekolah
“Alokasi untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus tetap menjadi prioritas utama. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.
Selain itu, ketiga Dokter Ical menjelaskan yang menjadi perhatian PKB yaitu soal defisit anggaran dan pembiayaan daerah.
Stabilitas defisit pada angka Rp 300 miliar kami anggap sebagai langkah positif dalam menjaga keseimbangan fiskal.
Baca Juga : Bappeda Corner, Supratman Sebut DPRD Tegah Fokus Serap Aspirasi Masyarakat
Namun, penurunan tajam penerimaan pembiayaan sebesar 55,6 persen mengindikasikan adanya risiko dalam pembiayaan proyek strategis.
“Kami mengingatkan pentingnya kebijakan keuangan yang berkelanjutan, termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan pengurangan ketergantungan pada pembiayaan eksternal,” tukasnya.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
