Dari 48 ke 26 Tahun: Reformasi Antrean Haji Indonesia

Sejarah Haji Nusantara: Perjuangan Antrean Sejak Abad 19

HARIAN.NEWS,JAKARTA – Ibadah haji bagi umat Muslim Indonesia bukan lagi sekadar ujian finansial dan spiritual. Kini, ada ujian kesabaran yang tak kalah berat: menunggu hingga lebih dari dua dekade untuk mendapat giliran.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan kabar yang dinanti jutaan calon jemaah. Masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai 48 tahun berhasil ditekan menjadi maksimal 26 tahun mulai 2026.

“Kita berjuang dan alhamdulillah antrean haji tidak lagi 48 tahun. Mulai 2026, antrean haji paling lama 26 tahun,” ujar Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.

Namun, di balik pengumuman itu, tersimpan kisah panjang tentang ketimpangan, antrean mengular, dan perjuangan reformasi yang tak mudah.

Warisan Sejarah Sejak Era Kolonial

Ibadah haji di Indonesia bukan fenomena baru. Dilansir dari Kementerian Agama, ibadah ini telah dilaksanakan sejak akhir abad ke-19, saat Nusantara masih berada di bawah cengkeraman kolonial.

Para jemaah haji kala itu bukan sekadar penuna rukun Islam kelima. Mereka berada di garda terdepan perjuangan melawan penjajahan. Haji menjadi simbol perlawanan dan identitas keislaman yang kuat.

Seiring waktu, haji bertransformasi dari simbol perlawanan menjadi impian spiritual yang harus diperebutkan jutaan umat.

Sejarah Haji Indonesia

Tahun	Peristiwa
1825	Pemerintah Kolonial Belanda mulai mengeluarkan berbagai regulasi (ordonansi) untuk membatasi dan mengawasi aktivitas jemaah haji karena keterlibatan mereka dalam perlawanan di Nusantara.
1912	Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan membentuk Bagian Penolong Haji, cikal bakal pengelolaan haji modern.
1922	Volksraad menerbitkan Pilgrim Ordonantie 1922 yang memungkinkan pribumi mengelola transportasi haji, disertai berbagai regulasi lanjutan terkait perjalanan haji.
1930	Kongres Muhammadiyah ke-17 di Minangkabau merekomendasikan pembangunan pelayaran khusus untuk jemaah haji Indonesia.
1947	Masyumi di bawah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa penghentian ibadah haji karena kondisi genting pascakemerdekaan.
1948	Indonesia mengirim misi haji ke Makkah; untuk pertama kalinya bendera Merah Putih dikibarkan di Arafah.
1951	Pemerintah melalui Keppres No. 53/1951 mengambil alih penuh penyelenggaraan haji dari pihak swasta.
1952	Dibentuk PT Pelayaran Muslim sebagai panitia haji, mulai diberlakukan sistem kuota serta penggunaan transportasi udara untuk haji.
1959	Pemerintah menetapkan Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (YPHI) sebagai satu-satunya lembaga resmi penyelenggara haji.
1960	Terbit Perpres No. 3/1960 tentang Penyelenggaraan Haji dan dibentuk PANUHAD, yang kemudian berkembang menjadi PPPH sebelum diambil alih pemerintah.
1965	PT Arafat melayani transportasi haji laut namun terbatas hanya sekitar 15.000 jemaah.
1969	Pemerintah kembali mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji karena banyak kegagalan pemberangkatan oleh pihak swasta.
1975–1976	PT Arafah mengalami kebangkrutan dan gagal memberangkatkan jemaah haji.
1979	Pemerintah resmi menghapus transportasi laut untuk haji dan beralih sepenuhnya ke transportasi udara.
1985	Pemerintah kembali melibatkan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji.
1999	Terbit UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; diperkenalkan sistem kuota (reguler & khusus) dan SISKOHAT, dengan setoran awal Rp5 juta.
2001	Setoran awal haji naik menjadi Rp20 juta dan dibentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat.
2004	Setoran awal tetap Rp20 juta, disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama.
2008	Terbit UU No. 13/2008; pendaftaran haji menggunakan prinsip first come first served melalui SISKOHAT.
2010	Setoran awal haji kembali naik menjadi Rp25 juta.
2013	Peluncuran SISKOHAT generasi kedua dan pemotongan kuota haji Indonesia 20% akibat renovasi Masjidil Haram.
2014	Terbit UU No. 34/2014 dan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), peningkatan transparansi dan kualitas layanan jemaah.
2015	Implementasi e-hajj, reformasi layanan, pengendalian daftar tunggu, serta peningkatan transparansi dan efisiensi penyelenggaraan haji.