HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Syarikat Islam (SI) Sulawesi Selatan, Dr. Syamsu Rizal, M.Si., atau yang akrab disapa Deng Ical, melantik pengurus Pimpinan Cabang (PC) Syarikat Islam di 14 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Pelantikan berlangsung di Hotel Lamacca, Makassar, Sabtu (8/8/2026), dan menjadi bagian dari agenda konsolidasi serta penguatan struktur organisasi Syarikat Islam di Sulawesi Selatan.
Baca Juga : DPR RI Minta Komando Terpadu untuk Bebaskan Empat WNI yang Disandera Perompak Somalia
Ke-14 pimpinan cabang yang dilantik berasal dari Kabupaten Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Barru, Kota Parepare, Sidrap, Soppeng, dan Wajo.
Deng Ical mengatakan, penguatan struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota penting untuk memastikan Syarikat Islam memiliki basis organisasi yang semakin kuat dan mampu menjalankan program secara lebih efektif di tengah masyarakat.
Menurutnya, konsolidasi organisasi tidak hanya berkaitan dengan pembentukan kepengurusan, tetapi juga bagaimana membangun kebersamaan dan memperkuat kapasitas seluruh kader.
Baca Juga : PMI Makassar Dorong Gerakan Donor Darah Berkelanjutan, Wali Kota: Kalau Perlu “Paselang Mi” Demi Kemanusiaan
Dalam sambutannya, Mantan Wakil Wali Kota Makassar secara khusus menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman latar belakang kader dan pengurus.
Ia mengingatkan agar proses pengaderan di lingkungan Syarikat Islam tidak justru melahirkan sekat antara kader yang telah mengikuti proses pengaderan dengan mereka yang baru bergabung dalam kepengurusan.
“Yang harus kita hindari adalah dikotomi antara pengurus yang pernah menempuh pengaderan dengan pengurus yang baru. Yang penting sekarang adalah membangun persatuan. Kita adalah umat Islam yang ingin memberikan yang terbaik bagi agama, bangsa, dan tanah air,” ujar Deng Ical.
Baca Juga : Kunjungi Kodam XIV/Hasanuddin, Deng Ical Siap Kawal Penyelesaian Aset TNI
Menurut dia, pengaderan seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas kader sekaligus memperkuat fondasi organisasi, bukan menjadi alasan untuk membedakan satu kader dengan kader lainnya.
Tegaskan Independensi dari Politik Praktis
Dalam kesempatan tersebut, Deng Ical juga menyinggung posisi Syarikat Islam dalam kehidupan politik.
Ia mengatakan, kader Syarikat Islam perlu memahami politik dalam perspektif siyasah, tetapi tetap menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik praktis.
Baca Juga : Anggota DPR RI Deng Ical Kecam Serangan Israel Tewaskan Prajurit TNI: Negara Harus Hadir
Deng Ical menegaskan, setiap kader memiliki hak politik sebagai warga negara. Namun, hak politik tersebut merupakan pilihan pribadi dan tidak boleh menyeret organisasi ke dalam kepentingan partai politik tertentu.
“Yang tidak boleh adalah membawa-bawa nama SI untuk berpolitik atau atas nama SI lalu berpartai. Tetapi kalau berpolitik atas nama pribadi, silakan,” tegas Anggota Komisi I DPR RI.
Ia menilai perbedaan pilihan politik di antara kader merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, perbedaan pilihan politik tidak semestinya menjadi sumber perpecahan di tubuh organisasi.
Kader, kata dia, harus mampu menempatkan kepentingan organisasi, persaudaraan, serta tujuan perjuangan bersama di atas perbedaan pilihan politik pribadi.
“Pilihan politik boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan organisasi harus tetap dijaga,” menjadi semangat yang ditekankan dalam konsolidasi tersebut.
Kembali Mengingat Akar Sejarah Syarikat Islam
Deng Ical juga mengingatkan kembali sejarah panjang Syarikat Islam sebagai salah satu bagian penting dari perjalanan pergerakan masyarakat pribumi di Indonesia.
Secara historis, gerakan tersebut memiliki akar dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang berkembang di Surakarta pada awal abad ke-20. Organisasi tersebut tumbuh dari lingkungan perdagangan masyarakat Muslim di kawasan Laweyan dan pada awalnya memberikan perhatian terhadap kepentingan ekonomi serta persatuan para pedagang Muslim.
Dalam perkembangannya, pada 1912 organisasi tersebut menggunakan nama Sarekat Islam (SI). Perubahan tersebut memperluas cakupan gerakan, tidak hanya menyangkut persoalan perdagangan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial kemasyarakatan yang lebih luas.
Bagi Deng Ical, perjalanan sejarah tersebut menjadi bagian penting dari identitas Syarikat Islam yang perlu terus dipahami oleh kader.
Nilai-nilai persatuan, kemandirian, keberpihakan kepada masyarakat, serta kontribusi terhadap bangsa harus terus diterjemahkan dalam konteks kekinian.
Karena itu, konsolidasi organisasi di Sulawesi Selatan tidak semata-mata dipandang sebagai agenda struktural, tetapi juga sebagai upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan organisasi melalui kerja-kerja nyata di tengah masyarakat.
14 Cabang Diharapkan Perkuat Konsolidasi SI di Sulsel
Dengan dikukuhkannya 14 pimpinan cabang, Syarikat Islam Sulawesi Selatan diharapkan memiliki struktur organisasi yang semakin solid hingga tingkat kabupaten/kota.
Keberadaan pimpinan cabang di berbagai daerah juga diharapkan dapat memperluas jangkauan organisasi dalam menjalankan program sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, serta agenda-agenda kemasyarakatan lainnya.
Pelantikan tersebut disaksikan jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam, di antaranya H. Johar dan Abdul Wahab Suneth.
Turut hadir Ketua Dewan Majelis Wilayah Syarikat Islam Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Tahir Kasnawi.
Kehadiran jajaran DPP dan Dewan Majelis Wilayah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap proses konsolidasi dan penguatan struktur Syarikat Islam di Sulawesi Selatan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog publik bertema “Syarikat Islam Kuat, Demokrasi Maju, Rakyat Sejahtera.”
Dialog tersebut menjadi ruang untuk membahas posisi dan peran Syarikat Islam dalam kehidupan demokrasi, sekaligus mendiskusikan kontribusi organisasi terhadap berbagai persoalan sosial, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui penguatan struktur organisasi dan konsolidasi kader, Syarikat Islam Sulawesi Selatan menargetkan organisasi tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta tetap menjaga independensinya di tengah dinamika politik nasional dan daerah.
(ASW)
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
