HARIAN.NEWS, JAKARTA – Bacapres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan menyebut akan melanjutkan konsep hunian DP Rp 0 secara nasional jika terpilih menjadi Presiden RI periode 2024-2029.
Hal ini disampaikan dalam acara Rakernas DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023).
“Salah satu misi utama kita adalah membuat KPR (kredit pemilikan rumah) untuk semua, bagaimana kredit perumahan rakyat bisa diakses untuk semua agar warga Indonesia yang hari ini berkeinginan untuk memiliki rumah, memiliki kebutuhan punya rumah,” kata Anies, dikutip dari kumparan, Jumat (10/11/2023).
Baca Juga : Respons Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2024, Anies-Muhaimin Terjunkan Tim Ahli IT
Saat ditanya apakah konsep kredit perumahan warga ini sama seperti program rumah DP Rp 0 yang dicanangnya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies mengiyakan.
“Dua-duanya (skema DP 0 rupiah dan kemudahan kredit),” kata Anies melanjutkan.
Nantinya, Anies ingin kembangkan konsep hunian DP Rp 0 dengan memanfaatkan aset pemerintah yang tidak lagi digunakan.
Baca Juga : Janji Manis Anies untuk Makassar
“Ini mereka sering mengalami kesulitan lahan, di sisi lain pemerintah punya banyak lahan. Pemerintah punya banyak lahan, Dibuat mekanisme, untuk memudahkan bagi akses lahan, terutama bagi akses-akses perkotaan,” tuturnya.
Dalam visi misi pasangan AMIN, salah satunya adalah menyediakan rumah harga terjangkau dengan lokasi dekat pusat kota.
“Menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, termasuk anak muda dan pekerja informal,” demikian tertulis dalam visi misi AMIN.
Baca Juga : La Ode Basir Beberkan Agenda Anies di Hari Pertama Kampanye
“Menyediakan program KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk anak muda yang belum memiliki rumah serta menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau,” lanjutnya.
Program DP Rp 0 dikembangkan Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, skemanya adalah dengan menetapkan bunga kredit atau uang muka sebesar maksimal 2,5 persen. Setiap bulannya, bunga ini ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dalam penyediaan aset program DP Rp 0, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan beberapa pengembang perumahan.
Baca Juga : P2G Beri Catatan Kritis pada Visi Misi Capres: Belum ada yang Beri Solusi
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
