HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pemerontah Provinsi (Pempprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar entry meeting bersama pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (3/11/2023).
Rapat tersebut dihadiri Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung Kepala Perwakilan sebagai penanggung jawab.
Baca Juga : Dugaan Markup Pengadaan Komputer Disdik Sinjai 2023 Kembali Mencuat
“Jadi tadi kita menerima BPK RI yang dipimpin langsung Kalan (Kepala Perwakilan) sebagai penanggung jawab tim. Ada dua tim (Pemeriksa BPK), yakni, yang terkait belanja terperinci di OPD Pemprov Sulsel, ada juga tim terkait operasional Rumah Sakit Umum Labuang Baji,” ujar Penjabat Sekertaris Daerah Andi Muhammad Arsjad.
Arsjad berharap kedatangan Tim Pemeriksa BPK ini bisa memberikan perbaikan dalam tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik.
Dalam pertemuan itu pun, Arsjad menyampaikan kepada para pimpina Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel untuk bekerja sama dengan BPK dengan menyiapkan bahan, data, informasi yang dibutuhkan BPK dalam proses pemeriksaannya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp935 Miliar untuk Pembangunan Luwu Raya di APBD 2025
“Termasuk memberikan keterangan-keterangan, klarifikasi-klarifikasi yang tuntas kepada tim pemeriksa yang waktunya kurang lebih 40 hari. Nah tentu Pemerintah Provinsi berterima kasih kepada tim BPK yang tentunya harapan kita tidak hanya bisa memahami kondisi keuangan kita tetapi juga bisa memberi justifikasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah provinsi saat ini,” ungkapnya.
Arsjad menambahkan, kebijakan yang diambil Pemprov di era kepemimpinan Penjabat Gubernur menjadi bagian penting dari upaya yang tidak hanya pemenuhan tata kelola pemerintahan, tetapi juga terkait kebijakan-kebijakan yang diambil Pj Gubernur.
“Itu dilihat sebagai bagian dari upaya pemenuhan agenda-agenda nasional yang juga tidak kalah pentingnya. Tentu kita berharap kedepan kebijakan yang ditempuh oleh bapak PJ gubernur ini bisa diperkuat lagi melalui rekomendasi-rekomendasi dari BPK yang khususnya terkait catatan-catatan yang perlu diperbaiki kedepannya,” tegasnya.
Baca Juga : Gelar HLM TPID–TP2DD, Pemprov dan BI Sulsel Lakukan Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Nataru
Sehingga 2024 mendatang dan tahun selanjutnya, kata Muhammad Arsjad, APBD Sulsel bisa jauh lebih baik lagi.
“Lebih baik dalam arti administrasi pengelolaan, lebih baik dalam arti pemenuhan mandatori, lebih baik lagi dalam arti pemenuhan layanan, dan tentu lebih baik dari sisi mendorong peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan termasuk pembangunan, dan tentunya itu akan terlihat semuanya dari capaian indikator makro maupun tugas-tugas yang diamanahkan pemerintah pusat kepada kita maupun apa yang sudah menjadi harapan masyarakat kita,” tutupnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
