Di sinilah kecerdasan institusional diuji. DPRD harus pandai membaca konteks, bukan hanya teks. Harus pintar menimbang proporsi, bukan hanya tekanan. Dan harus jeli melihat lapisan-lapisan persoalan, bukan sekadar permukaannya. Karena jika tidak, maka yang terjadi adalah pembalikan fungsi, yakni lembaga representatif justru menjadi alat amplifikasi bagi kepentingan sempit yang dikemas sebagai kepentingan publik.
Fenomena ini mengingatkan kita pada gagasan Jean Baudrillard tentang simulacra, yakni ketika representasi menjadi lebih dominan daripada realitas. Sebuah isu yang sebenarnya kecil bisa tampak besar karena terus-menerus direproduksi dalam berbagai bentuk: aksi, surat, berita. Dan publik, jika tidak waspada, bisa terseret dalam arus persepsi yang tidak proporsional.
Baca Juga : Bupati Gowa Melawan, Laporkan 2 Saksi Pansus Hak Angket DPRD ke Bareskrim Polri
Gowa hari ini tidak sedang darurat.
Yang darurat adalah kemampuan kita membedakan antara aspirasi yang tumbuh dari masyarakat luas dengan aspirasi yang diproduksi oleh segelintir kelompok tetapi dikemas seolah-olah mewakili semua.
Maka mungkin, tugas kita bukan hanya mendengar suara yang paling keras, tetapi juga memahami siapa yang berbicara, dari mana suara itu berasal, dan seberapa luas ia bergema di luar lingkarannya sendiri.
Karena dunia yang saat ini penuh kamera, surat resmi, dan judul berita yang menggoda, kebenaran seringkali tidak dikalahkan oleh kebohongan melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih halus yakni konstruksi yang terlihat nyata, tetapi sesungguhnya hanya gema dari ruang yang sempit.
Baca Juga : Bupati Gowa Tantang DPRD: Punya Bukti Asusila? Bawa ke Sini!
Makassar, 7 April 2026 ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
