Namun, kesejahteraan psikologis bukan semata tanggung jawab individu. Ia membutuhkan dukungan sistemik. Negara perlu memastikan sistem pendidikan yang membangun ketangguhan emosional sejak dini, layanan kesehatan mental yang mudah diakses hingga ke pelosok, serta dunia kerja yang menjunjung nilai kemanusiaan.
Pendekatan holistik berbasis data dan bukti ilmiah menjadi kunci dalam membangun kualitas hidup yang berkelanjutan.
Komitmen pemerintah dalam regulasi, pendanaan, dan infrastruktur kesehatan mental harus berjalan beriringan dengan partisipasi aktif masyarakat. Tanpa literasi psikologis yang memadai, masyarakat rentan terhadap disinformasi, ujaran kebencian, dan konflik horizontal.
Baca Juga : Menlu RI Sugiono Tegaskan Kemitraan ASEAN Harus Perkuat Sentralitas dan Kesatuan
Oleh karena itu, peningkatan kesadaran publik tentang kesehatan mental bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga bagian dari strategi menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa.
Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun identitas baru sebagai bangsa yang tidak hanya kuat secara ekonomi dan politik, tetapi juga tangguh secara psikologis.
Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas, Indonesia dapat memasuki era baru, era ketika kesejahteraan psikologis menjadi aset nasional yang memperkuat persatuan, produktivitas, dan optimisme kolektif.
Baca Juga : Menakar Efektivitas PP TUNAS dari Kacamata Anak dan Remaja Berinteraksi di Medsos
Ini bukan sekadar agenda kesehatan, melainkan investasi strategis bagi masa depan bangsa. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
