Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo
Baca Juga : Presiden Disadap, Akademisi Andi Cibu Sebut Kewenangan di Luar Batas
Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo
Baca Juga : Presiden Disadap, Akademisi Andi Cibu Sebut Kewenangan di Luar Batas
Baca Juga : Tamsil Linrung Bilang Mengusut Mantan Kapolri Jadi Momentum Pembenahan Polri
HARIAN.NEWS, JAKARTA – Sedikitnya sepuluh eks Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan rakyat dan mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku.
Menurut keterangan diterima di Jakarta, Senin, sebanyak 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan dukungan tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).
Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo
Baca Juga : Presiden Disadap, Akademisi Andi Cibu Sebut Kewenangan di Luar Batas
“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo
Baca Juga : Presiden Disadap, Akademisi Andi Cibu Sebut Kewenangan di Luar Batas
Baca Juga : Anggota Komisi I DPR RI Deng Ical: Penyadapan Prabowo Bisa Ganggu Diplomasi Indonesia di Mata Dunia
Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo menerima para mantan pimpinan Polri yang pernah memimpin institusi kepolisian pada berbagai periode.
Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo
Baca Juga : Presiden Disadap, Akademisi Andi Cibu Sebut Kewenangan di Luar Batas
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso. Turut hadir Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo
Baca Juga : Presiden Disadap, Akademisi Andi Cibu Sebut Kewenangan di Luar Batas
Sebanyak 10 mantan kapolri yang datang itu menjabat dalam rentang periode 1998-2019. Dalam rombongan mantan kapolri itu, tidak ada Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz yang menjabat pada periode 1 November 2019–27 Januari 2021.
Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo
Baca Juga : Presiden Disadap, Akademisi Andi Cibu Sebut Kewenangan di Luar Batas
Pertemuan itu digelar saat tengah berjalan proses pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh dan masyarakat sipil yang diduga dilakukan oleh jenderal bintang empat berinisial LSP beserta beberapa perwira tinggi Polri.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
