Baca Juga : Listrik Sering Padam, Opsi Pengalihan Jalur & Penambahan Daya untuk Puskesmas Tamalatea
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Prioritaskan Pembangunan Jalan Ka’nea di APBD-P 2026
HARIAN.NEWS, JENEPONTO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto resmi memulai menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca Juga : Hadiri NGO Pattiro Jeka, Agus Rizal Optimis Angka ATS di Jeneponto Bisa Ditekan
Dimana pembahasan awal ini ditandai melalui pelaksanaan Rapat Paripurna Tingkat I di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jeneponto, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM., dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Didis Suryadi. Turut hadir jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta tamu undangan lainnya.
Baca Juga : Listrik Sering Padam, Opsi Pengalihan Jalur & Penambahan Daya untuk Puskesmas Tamalatea
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Prioritaskan Pembangunan Jalan Ka’nea di APBD-P 2026
Agenda utama rapat diawali dengan penyerahan dokumen Ranperda dari Bupati Jeneponto kepada Ketua DPRD, yang dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara penyerahan sebagai simbolisasi dimulainya tahapan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Baca Juga : Listrik Sering Padam, Opsi Pengalihan Jalur & Penambahan Daya untuk Puskesmas Tamalatea
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Prioritaskan Pembangunan Jalan Ka’nea di APBD-P 2026
Baca Juga : Kunjungi Puskesmas Tamalatea, DPRD Jeneponto Soroti Genset tak Berfungsi saat Listrik Padam
Dalam penjelasannya, Bupati Jeneponto H. Paris Yasir menyampaikan bahwa pengajuan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 merupakan langkah strategis pemda untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan terbaru serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan tata kelola pemerintahan.
Baca Juga : Listrik Sering Padam, Opsi Pengalihan Jalur & Penambahan Daya untuk Puskesmas Tamalatea
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Prioritaskan Pembangunan Jalan Ka’nea di APBD-P 2026
Penyesuaian regulasi ini diharapkan mampu memberikan payung hukum yang lebih kuat dan presisi dalam pemungutan pajak serta retribusi daerah, sekaligus memacu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga : Listrik Sering Padam, Opsi Pengalihan Jalur & Penambahan Daya untuk Puskesmas Tamalatea
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Prioritaskan Pembangunan Jalan Ka’nea di APBD-P 2026
“Optimalisasi PAD menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tegas Bupati.
Baca Juga : Listrik Sering Padam, Opsi Pengalihan Jalur & Penambahan Daya untuk Puskesmas Tamalatea
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Prioritaskan Pembangunan Jalan Ka’nea di APBD-P 2026
Rangkaian rapat dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Jeneponto terhadap Ranperda yang diajukan. Usai mendengarkan masukan serta tanggapan dari jajaran legislatif, Bupati Jeneponto menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi
Baca Juga : Listrik Sering Padam, Opsi Pengalihan Jalur & Penambahan Daya untuk Puskesmas Tamalatea
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Prioritaskan Pembangunan Jalan Ka’nea di APBD-P 2026
Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD berkomitmen menjalankan proses pembahasan Ranperda secara terarah, komprehensif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Baca Juga : Listrik Sering Padam, Opsi Pengalihan Jalur & Penambahan Daya untuk Puskesmas Tamalatea
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Prioritaskan Pembangunan Jalan Ka’nea di APBD-P 2026
Diharapkan, perubahan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya dapat memberikan kepastian hukum, mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto.
Baca Juga : Listrik Sering Padam, Opsi Pengalihan Jalur & Penambahan Daya untuk Puskesmas Tamalatea
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Prioritaskan Pembangunan Jalan Ka’nea di APBD-P 2026
Baca Juga : Listrik Sering Padam, Opsi Pengalihan Jalur & Penambahan Daya untuk Puskesmas Tamalatea
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Prioritaskan Pembangunan Jalan Ka’nea di APBD-P 2026
Penulis : Aswin
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
