Tantangannya, ketika sebuah keputusan dipersepsikan lahir dari kedekatan personal, bukan dari kompetensi dan prosedur yang semestinya, kepercayaan publik dapat terkikis.
Niat baik untuk membantu seorang teman pun dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas proses pengambilan keputusan. Orang dekat yang bijaksana seharusnya menjadi cermin yang mengingatkan, bukan pintu belakang yang membuka akses di luar mekanisme yang berlaku.
Baca Juga : Usai Damai PWI–Hotman Paris, Martabat Jurnalis Tetap Menjadi Pertanyaan
Prinsip kedua adalah rasionalitas. Seorang pemimpin dituntut berpikir jernih dengan menimbang kemaslahatan yang lebih besar.
Pertanyaan yang seharusnya selalu hadir adalah, Apakah keputusan ini benar-benar yang terbaik bagi rakyat, atau hanya menguntungkan lingkaran terdekat saya?
Sebaliknya, seorang sahabat yang berada di sekitar kekuasaan juga perlu bertanya kepada dirinya sendiri, “Apakah saya memang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam urusan ini, atau justru bentuk tanggung jawab saya adalah menjaga jarak”?
Baca Juga : Moralitas Harus Berjalan Seiring dengan Tata Kelola yang Baik
Hubungan yang dewasa tidak selalu ditandai dengan kesediaan untuk selalu hadir, tetapi juga dengan keberanian untuk mengatakan, “Tidak, saya tidak akan memasuki wilayah yang bukan menjadi kewenangan saya.”
Menahan diri sering kali merupakan bentuk kesetiaan yang paling tulus. Dengan menjaga batas, seorang sahabat turut menjaga nama baik pemimpin, melindungi integritas pemerintahan, dan mencegah munculnya potensi penyalahgunaan wewenang.
Batasnya sesungguhnya sederhana. Pemerintahan bukan ruang tamu pribadi. Teman dapat diajak berdiskusi, dimintai pandangan, bahkan menjadi tempat berbagi cerita.
Baca Juga : Tidak Apa-apa Kalah, yang Penting Ingat Pulang
Namun, keputusan negara harus tetap berjalan melalui sistem, prosedur, dan mekanisme yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika hubungan personal mengalahkan nalar dan aturan, kronisme dapat tumbuh. Ketika kedekatan lebih menentukan daripada kompetensi, kualitas demokrasi ikut dipertaruhkan.
Dalam jangka panjang, kepercayaan publik melemah, legitimasi pemerintahan tergerus.
Baca Juga : Demokrasi di Antara Demagogi dan Pedagogi
Jabatan publik adalah titipan, sementara berkawan dekat adalah amanah. Keduanya sama-sama berharga, tetapi tidak boleh saling meniadakan.
Mungkin benar bahwa kedekatan tidak semestinya diuji oleh harta. Begitu pula kepemimpinan tidak seharusnya diuji dengan menempatkan orang-orang terdekat di atas sistem yang dibangun untuk melayani kepentingan seluruh rakyat.
Sejarah tidak mengingat siapa yang paling dekat dengan penguasa. Sejarah akan mencatat apakah kekuasaan dijalankan dengan adil, jernih, dan berpihak pada kepentingan publik. Di situlah objektivitas dan rasionalitas menemukan makna sejatinya.***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
