HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Persahabatan adalah salah satu ikatan paling manusiawi. Di dalamnya ada kepercayaan, kejujuran, dan ruang untuk saling memahami.
Namun, ketika kedekatan emosi berada di lingkar kekuasaan, ia menghadapi ujian yang jauh lebih berat, mampukah objektivitas dan rasionalitas tetap dijaga?
Baca Juga : Dana BOS : Jangan Tunggu Audit untuk Belajar Tertib
Pertemanan seorang pemimpin dengan orang-orang kepercayaannya adalah sesuatu yang wajar.
Dalam dunia politik maupun pemerintahan, kepercayaan personal sering kali menjadi jalur komunikasi yang paling cepat dan efektif.
Persoalan muncul ketika hal tersebut melampaui batas hubungan pribadi dan mulai memengaruhi ruang yang seharusnya diatur oleh sistem, aturan, dan kepentingan publik.
Baca Juga : Husniah vs Panggung Politik: Ketika Seorang Bupati Perempuan Memilih Melawan, Bukan Tunduk
Di sinilah objektivitas menjadi prinsip yang tidak boleh ditawar. Ia menuntut seseorang menilai suatu persoalan berdasarkan fakta, kelayakan, dan kepentingan umum, bukan berdasarkan siapa yang menyampaikannya.
Dalam persahabatan, keberpihakan sering kali lahir dari empati. Kita cenderung membela, memaklumi, atau memberi toleransi lebih kepada orang yang dekat dengan kita. Itu adalah sifat yang manusiawi.
Namun, pemerintahan tidak bekerja dengan logika pertemanan. Pemerintahan adalah amanah publik. Setiap kebijakan, penggunaan anggaran, maupun penunjukan jabatan akan berdampak pada kehidupan jutaan warga yang tidak memiliki akses langsung kepada pengambil keputusan.
Baca Juga : Di Era Digital, Kita Mencari Kebenaran atau Pembenaran?
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
