HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wacana penerapan pembayaran parkir menggunakan non tunai kembali mencuat di Kota Makassar. Rencananya, sistem ini akan mulai diterapkan pada 2025 mendatang.
Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, Yulianti Tomu, mengungkapkan bahwa meski direncanakan tahun depan, pihaknya belum memastikan kapan tepatnya kebijakan ini akan diberlakukan.
Baca Juga : Direktur Perumda Parkir Ingatkan Jukir Tertib dan Profesional Layani Masyarakat
“Belum (per 1 Januari 2025),” ujar Yuli, Senin (23/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa saat ini aturan terkait masih dalam tahap pembahasan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang parkir non tunai tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2025 dan akan segera dibahas oleh DPRD Makassar untuk diresmikan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Sudah masuk (Prolegda), akan segera dibahas dan dieksekusi Ranperdanya menjadi Perda di Bapemperda DPRD Kota Makassar,” katanya.
Baca Juga : Terapkan Sertifikasi Wajib untuk Jukir, ARA: Rompi Hanya untuk yang Lulus!
Menurut Yuli, pengajuan Ranperda ini diinisiasi oleh Komisi B DPRD Makassar dengan dorongan dari PD Parkir.
Namun, usulan tersebut sempat tertunda karena antrean pembahasan Ranperda lain pada tahun sebelumnya.
“Tahun lalu nda gol karena banyak (Ranperda) yang antre. Makanya kami dorong percepatan via dewan,” jelasnya.
Baca Juga : Perumda Parkir Makassar Sebut Jukir di Toko Alaska Dilengkapi Identitas Resmi
Jika sistem pembayaran non tunai ini terealisasi, Yuli optimistis pendapatan daerah dari sektor parkir akan meningkat secara signifikan. Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
“Insya Allah potensinya besar,” harap Yuli.
Sistem pembayaran non tunai ini diharapkan mampu memberikan solusi modern sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan parkir di Kota Makassar.
Baca Juga : TRC Perumda Parkir Makassar Tindak Jukir Nakal di Pasar Sentral
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
