Prabowo Pastikan MBG Jalan Terus, Jadwal Disesuaikan dengan Hari Aktif Sekolah
HARIAN.NEWS, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menetapkan penyesuaian jadwal penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga : Jelang Musda HKTI Sulsel, Sudaryono Makan Siang Bareng AIA dan Burhanuddin Andi
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Tinggi (Rakortas) virtual yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, 28/3/2026, diputuskan bahwa distribusi pangan bergizi tersebut akan mengikuti hari aktif sekolah, yakni mayoritas lima hari dalam sepekan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas program di lapangan.
Mengingat sebagian besar satuan pendidikan di Indonesia telah menerapkan sistem lima hari sekolah, maka penyaluran MBG akan mengikuti ritme tersebut.
Baca Juga : Gubernur Sulsel dan Cicu Dampingi Kunker Kepala BGN di Takalar
“Artinya, bagi sekolah yang menerapkan sistem lima hari belajar, siswa akan menerima MBG sebanyak lima kali. Namun, bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan enam hari, distribusi tetap diberikan penuh selama enam hari,” ujar Dadan dalam keterangannya.
Prioritas Daerah 3T dan Stunting
Meski terdapat penyesuaian jadwal secara umum, pemerintah memberikan pengecualian krusial bagi wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Di wilayah-wilayah prioritas ini, MBG akan tetap disalurkan hingga hari Sabtu.
Baca Juga : Usai Dilantik Prabowo, Ini Peran Rocky Gerung menjadi Wantimpres
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya jemput bola dalam menekan angka stunting nasional.
Merujuk pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, wilayah dengan tantangan nutrisi besar membutuhkan intervensi yang lebih intensif dan berkelanjutan tanpa terputus jeda akhir pekan yang panjang.
Efisiensi Anggaran Tanpa Memangkas Kualitas
Baca Juga : MBG Libur Sekolah! 27.820 SPPG Tak Dapat Insentif
Penyesuaian frekuensi distribusi ini ternyata membawa dampak signifikan pada postur anggaran negara. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
