HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Merespons keresahan mahasiswa yang mengeluarkan tagar hingga tranding dalam media sosial X #SaveKIPKuliah, juru bicara istana, Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa gaji pegawai hingga anggaran untuk pendidikan tidak dimasukkan ke dalam rencana efisiensi.
“Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Bahkan dari program-program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo itu juga mengenai soal pendidikan, perbaikan ruang sekolah,” kata Hasan dikutip harian.news dari kumparan, Jumat (14/2/2025).
Baca Juga : Efisiensi Anggaran: Hemat atau Mengurangi Hak Pelayanan Masyarakat?
Hasan menjelaskan ada lebih dari 10 ribu yang akan diperbaiki pada tahun ini dari target 330 ribu sekolah yang perlu perbaikan. Ia menuturkan, Prabowo juga fokus terhadap pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah hingga pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum internasional.
“Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan,” ucap dia.
Oleh karenanya, Hasan menegaskan bahwa layanan pendidikan sama sekali tidak akan dikurangi.
Baca Juga : KIP Kuliah 2026 Jalur Mandiri Resmi Dibuka, Syarat Dan Cara Daftar
Jadi kalau ada informasi bahwa misalnya layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar,” kata Hasan.
Lebih jauh, ia menegaskan pemerintah akan memastikan bahwa pendidikan sama sekali tidak akan terdampak, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa.
“Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” ujar Hasan.
Baca Juga : Bupati Sinjai Terima Pengaduan Warga Pakokko Soal Jalan Rusak
Hasan menegaskan agar masyarakat tak perlu khawatir anggaran pendidikan akan terpotong. KIP, katanya, dipastikan tidak akan terkena imbas pemotongan anggaran.
“Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah [tidak kena efisiensi], yang dikhawatirkan soal apa lagi?” pungkasnya.
Pernyataan Hasan sekaligus menyangkal kabar yang beredar bahwa efisiensi di kementerian pendidikan akan membuat biaya kuliah meningkat.
Baca Juga : Wabup Sinjai Kritik Kebijakan Efisiensi Presiden, Dinilai “Mencekik” Daerah
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
