MAKASSAR, HARIAN.NEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi tuan rumah Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVII Tahun 2023, di Hotel Four Point by Sheraton, Kamis (13/04).
Seminar Nasional tersebut merupakan rangkaian Peringatan Hari OTDA XXVII Tahun 2023 yang akan diadakan di Kota Makassar pada 29 April, mendatang.
Dalam seminar tersebut, tampil sebagai pembicara Ketua APEKSI Bima Arya, Ketua APKASI Sutan Riska, Ketua ADPSI Lukman Said, dan Prof Armin Akademisi Universitas Hasanuddin.
Baca Juga : Mengenal Lebih Dekat Sosok Kepala BPOM Taruna Ikrar
Tampil secara panel, keempat narasumber sepakat mendorong agar Undang-Undang tentang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 direvisi.
Ketua APEKSI Bima Arya pada Seminar Nasional bertajuk “Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul” di Hotel Four Points, Kamis (13/04).
“Semua ingin otonomi daerah diperbaiki, undang-undang pemerintahan daerah direvisi,” tegas Ketua APEKSI Bima Arya.
Baca Juga : Makassar Creative Hub Jadi Role Model Pemberdayaan Pemuda, Masuk Best Practice APEKSI
Hasil kesepakatan tersebut, selanjutnya akan dikomunikasikan dengan pengurus asosiasi. Baik asosiasi pemerintah kota, pemerintah kabupaten, maupun asosiasi DPRD seluruh Indonesia.
“Jadi pada momentum Hari OTDA ini, kita akan menyuarakan itu. Tinjauan kritis untuk mengusulkan agar undang-undang pemerintahan daerah direvisi demi daerah yang berdaya dan demi daerah yang sejahtera,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berpendapat bahwa pemerintah menerima banyak manfaat dengan adanya otonomi daerah.
Baca Juga : Sekda Andi Zulkifly Nanda, Resmi Nahkodai KORPRI Makassar
Meski demikian, Danny Pomanto tidak menampik masih ada banyak persoalan terutama pemerintahan konkuren atau penyerahan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah.
“Seperti otorisasi tentang drainase yang menyebabkan kita saling tuding kalau terjadi banjir. Itu ada otorisasi kota dan provinsi. Padahal air ini mengalir tidak mengenal otoritas sehingga perlu ada perumusan-perumusan tentang hal ini,” ungkap Danny Pomanto.
Begitu juga dengan persoalan sampah yang berserakan di laut. Di mana, kata Danny Pomanto, pantai sudah bukan lagi menjadi otorisasi pemerintah kota.
Baca Juga : Aksi Sosial IKA Arsitektur Unhas, Bagikan Ratusan Makanan ke Pengendara
“Begitu pun soal jalan. Jalan-jalan yang secara tingkatan otorisasi. Masyarakat cuma ingin jalannya mulus dari ujung sampai ujung,” tuturnya.
Sehingga, ia berharap melalui seminar nasional ini muncul telaah kritis agar persoalan-persoalan di daerah bisa diselesaikan secara bersama-sama.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
