HARIAN.NEWS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah yang tak mampu mengendalikan inflasi di daerah akan dicopot dan diganti penjabat (pj).
“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta,dikutip dari liputan6, Senin (6/11/2023).
Tito menjelaskan, hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi saat rapat bersama para menteri kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023 lalu.
Baca Juga : Inflasi Pangan Menurun, Mendagri Tito dan Mentan Amran Pastikan Stok Beras Aman
Tito menyebutkan, sudah beberapa kali mengganti kepala daerah yang tak mampu menangani inflasi. Karena itu, dia meminta, agar semua kepala daerah menaruh perhatian pada inflasi.
“Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu,” tegas Tito.
Sebelumnya, Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan dicopot dari jabatannya lantaran tak bisa mengendalikan inflasi.
Baca Juga : Harga Pangan Stabil, Inflasi Nasional Turun, Mentan Amran Pastikan Stok Aman
Tito menyampaikan, Cimahi masuk dalam 10 besar tingkat inflasi tertinggi se-Pulau Jawa pada Mei, Juni, hingga Juli 2023. Padahal, sudah ada imbauan agar kepala daerah untuk turut serta menurunkan inflasi di daerahnya.
“Cimahi dari Mei, Juni, Juli. Mei sudah masuk 10 besar (inflasi) kabupaten/kota se-Jawa. Kan Jawa Timur 38 Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 33, Jawa Barat kalau nggak salah 29. Tambah lagi DKI Jakarta dan Banten,” ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin 16 Oktober 2023 lalu.
“Artinya lebih dari 100 Kabupaten/Kota masuk, Mei, Juni, Juli. Mei rangking 10 besar, bahkan tertinggi inflasinya Juni juga tertinggi, di bulan Juli, dua kali nomor 1 tertinggi,” sambung dia.
Baca Juga : Masuk Musim Kemarau, Kementan, KemenPU, dan Kemendagri Jaga Produksi Lewat Irigasi dan Pompanisasi
Padahal, kata Tito Karnavian, pihaknya sudah mewanti-wanti dan melakukan evaluasi terhadap upaya yang dijalankan pemerintah kota Cimahi. Dia mencatat, sumbangan inflasi didapat dari harga cabai yang tinggi disana.
“Padahal kita udah ingatkan, evaluasi oleh Irjen komoditas (yang) saya permasalahkan cabai itukan cimahi daerah tinggi cabai, daerah lain kabupaten kota lain cabai sudah turun, kenapa ini masih naik juga,” ungkapnya.
Dia juga menyoroti intervensi yang dilakukan pemerintah kota Cimahi dalam menangani inflasi belum maksimal.
Baca Juga : Tarif Listrik Naik Picu Inflasi di Sulsel Pasca Diskon PLN Dihentikan
“Kemudian evaluasi ya saya lihat bahwa apa kemampuan menangani inflasi kesungguhannya tak serius,” jelas dia.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
