Efek efisiensi anggaran langsung mengakibatkan pengangguran bertambah. Di satu sisi, perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan menteri dan staf khususnya, terus berlangsung.
Upaya penghematan yang dilakukan untuk mengurangi beban fiskal negara layak diapresiasi, namun tidak yang terkait dengan persoalan kelangsungan hidup skala luas dan nyata pengaruhnya.
Baca Juga : Polemik Haji 2026 : Kebijakan Ada Tapi Ketenangan Jemaah Masih Dipertanyakan
Jernih dalam memilah penghematan, dengan catatan kebijakan yang tidak relevan dan tidak produktif harus dibatasi dengan ketat. Salah satunya mungkin dapat dilakukan dengan menimbang kembali Kabinet Gemuk ini.
Jumlah menteri dan wakil menteri dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, berbeda jauh. Hal ini disinyalir menjadi salah satu penyebab pemangkasan anggaran, mengingat tunjangan dan fasilitas yang harus disediakan negara untuk para pejabat juga bertambah.
Selain itu, top 10 Kementerian dengan anggaran terbesar juga harus kembali dipertimbangkan, mengingat dari 10 lembaga kementerian tersebut, tidak semua bersifat esensial.
Baca Juga : Swasembada untuk Siapa? Ketika Petani Batang Jeneponto Gagal Panen karena Kekeringan
Arahan presiden melalui Inpres tersebut diharapkan agar anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja pemerintah yang lebih produktif sangat didukung demi masa depan Indonesia yang lebih baik. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
