BOGOR, HARIAN.NEWS – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) memantik respons positif dari berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Muhaimin, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan bahwa keputusan MK bersifat final dan harus dihormati oleh semua pihak. Menurutnya, langkah ini memberikan peluang lebih luas bagi demokrasi Indonesia untuk berkembang.
“Keputusan MK itu final dan mengikat. Tentu ini membuka peluang demokrasi yang lebih cair dan terbuka bagi semua kalangan,” kata Muhaimin usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Bogor, Jumat, 3 Januari 2025.
Baca Juga : Soal Vasektomi Syarat Terima Bansos, Cak Imin: Jangan Buat Aturan Sendiri!
Namun demikian, Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, mengingatkan bahwa demokrasi tanpa batas tetap membutuhkan kendali agar pemilu berjalan secara efisien. Ia menyoroti potensi munculnya terlalu banyak calon presiden sebagai tantangan baru.
“Ini langkah positif untuk demokrasi kita, tapi kalau terlalu banyak calon, bisa tidak realistis. Pengalaman menunjukkan hal itu justru bisa menghabiskan banyak sumber daya tanpa hasil yang optimal,” ujar Cak Imin.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan dirinya mencalonkan diri pada pemilu 2029, Cak Imin merespons santai. Ia menyebut bahwa pembahasan soal pencalonan masih terlalu dini, apalagi ia masih merasakan dampak dari kekalahan pada pemilu 2024 lalu.
Baca Juga : MK Putuskan Paris Yasir Pemenang Pilkada Jeneponto
“Masih terlalu jauh untuk bicara soal itu. Tapi kalau ditanya trauma, ya, kalah itu pasti meninggalkan bekas,” ujarnya sambil tersenyum. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
