HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Vonny Ameliani, mengkritik tajam fenomena politisasi bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih marak terjadi di tengah masyarakat. Hal ini ia sampaikan dalam rapat Komisi E DPRD Sulsel bersama Dinas Sosial pada Rabu (11/12/2024).
Vonny mempertanyakan manipulasi bansos yang sering kali dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu.
“Tidak semudah itu bantuan sosial diubah-ubah hanya karena masyarakat tidak mendukung pilihan politik tertentu,” tegasnya.
Baca Juga : Alluka Tamanroya Langganan Banjir, Masyarakat Lakukan Kerja Bakti
Sebagai Ketua DPC Gerindra Jeneponto, ia menambahkan bahwa sistem pengelolaan bansos telah dirancang agar tidak dapat diubah secara sepihak. Namun, ia menduga adanya penyalahgunaan oleh oknum tertentu untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat.
“Kalau ada kejadian seperti itu, patut diduga ada permainan oknum di bawah yang memanfaatkan bansos untuk mengarahkan pilihan tertentu,” tambah Vonny.
Vonny juga mengungkap adanya laporan dari daerah pemilihannya terkait intimidasi penerima bansos. Salah satu kasus yang ia soroti adalah penghentian bantuan untuk seorang tuna netra tanpa alasan jelas.
Baca Juga : Ini Janji Bupati Jeneponto ke Aliansi Masyarakat Benteng
“Adakah yang lebih layak dari seorang tuna netra? Bahkan ibunya juga tuna netra. Ini benar-benar menyedihkan,” ucapnya penuh keprihatinan.
Ia menyerukan kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukan praktik serupa. Vonny berjanji akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial untuk menyelidiki dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.
“Jika perlu, kita akan bawa kasus ini ke aparat penegak hukum. Tidak boleh ada lagi politisasi bantuan sosial atau menzolimi rakyat miskin,” tegasnya.
Baca Juga : Korban Kebakaran Tahun 2021 di Jeneponto Terima Bantuan Dana
Vonny juga meminta dukungan Partai Gerindra dan media untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menekankan bahwa politisasi bansos tidak hanya melanggar etika, tetapi juga mencederai rasa kemanusiaan.
“Saya politisi, tapi saya tidak akan pernah tega mempolitisasi bantuan untuk rakyat miskin demi kepentingan politik. Masih banyak cara lain untuk berjuang di dunia politik tanpa harus merugikan mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.
Penulis: Nursinta
Baca Juga : Bupati Jeneponto Diminta Copot Lurah Benteng dan Evaluasi Camat Bangkala
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
