Logo Harian.news

Akademisi Ramai-ramai Kecam Jokowi, Ganjar Singgung Sikap ‘Menggadaikan’ Nilai Demokrasi

Editor : Rasdianah Sabtu, 03 Februari 2024 11:34
Ganjar Pranowo mengenakan baju khas adat Makassar saat melakukan kampanye akbar di UpperHills Makassar, belum lama ini. Foto: harian.news/sinta
Ganjar Pranowo mengenakan baju khas adat Makassar saat melakukan kampanye akbar di UpperHills Makassar, belum lama ini. Foto: harian.news/sinta

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, merespons apa yang sudah dilakukan kaum intelektual dari berbagai kampus Indonesia. Ganjar menilai sikap civitas akademika tersebut merupakan bentuk dan upaya rakyat untuk menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia.

Diketahui, sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam carut marut demokrasi dan penyimpangan era Jokowi. Mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Andalas (Unand).

“Dimulai dari UGM, terus kemudian UII, UI dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali. Saya dengar dari Andalas, nanti UMY juga akan menyampaikan itu. Bahkan mereka sudah nadanya cukup-cukup keras begitu ya,” kata Ganjar Pranowo, dikutip dari liputan6, Sabtu (3/2/2024).

Baca Juga : Ganjar Pranowo Ogah Jadi Menteri Jika Kalah di Pilpres

Menurut Ganjar, demokrasi di Indonesia yang telah lama dipupuk harus terus dijaga, khususnya pada kontestasi politik lima tahunan. Tidak boleh ada intimidasi dan ketakutan bagi rakyat untuk menyuarakan hak berdemokrasi dan hak pilihnya.

Hak pilih rakyat dalam pemilu harus dijalankan secara aman dan damai serta berlangsung jujur dan adil.

“Artinya, jangan sampai kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi. Karena itu produk demokrasi begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, inilah para intelektual civil society yang mengingatkan kita,” ungkap Ganjar.

Baca Juga : Unhas Tuan Rumah Konsorsium Perguruan Tinggi KTI – KUUB

Sebagai contoh, lanjut Ganjar, kampanye akbar merupakan perintah negara dalam rangkaian pemilu. Maka, tidak boleh ada pihak yang dengan sengaja menghalangi kehendak rakyat, seperti sabotase bus pada hari terakhir kampanye akbar 10 Februari 2024, membatalkan izin tempat acara.

“Cara-cara begini kita sudah paham, sudahlah. Maka saya sampaikan, lawan saja. Seperti yang ada di Wonosari itu, lawan saja. Karena sebenarnya kita berkampanye, kita mengerahkan massa ini perintah undang-undang. Karena massanya massa kampanye, kecuali tidak,” pungkas Ganjar.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943

Follow Social Media Kami

KomentarAnda