HARIAN.NEWS, SINJAI – Isu mutasi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai mencuat di saat penanganan kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) belum menunjukkan kejelasan hukum.
Timing mutasi ini memicu spekulasi publik soal adanya tekanan kekuasaan dalam proses penegakan hukum di Sinjai.
Baca Juga : Bupati Sinjai Dorong SRG Perkuat Ketahanan Pangan dari Daerah
Nama Kasi Pidsus disebut masuk dalam daftar rotasi pejabat Kejaksaan, sebagaimana diakui langsung oleh yang bersangkutan.
Meski demikian, pihak Kejari Sinjai belum memberikan kepastian resmi.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Sinjai selaku Humas menyatakan bahwa hingga kini Kasi Pidsus masih aktif bertugas dan belum menerima surat keputusan mutasi secara fisik.
Baca Juga : Skandal Seragam Sekolah 2024: Benarkah Penyidikan Kejari Sinjai Tak Transparan?
“Yang pastinya saat ini Pak Kasi Pidsus masih bekerja dan menjalankan tugas di Kejari Sinjai. Sebelum hard copy surat keputusan diterima, kami belum bisa memastikan,”tulisnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (20/1/2026).
Di sisi lain, Kasi Pidsus Tomy Aprianto, S.H., M.H., mengakui adanya pergeseran jabatan.
Ia menegaskan bahwa pergeseran tersebut bukan ke Morowali, melainkan ke Kalimantan Selatan, meskipun hingga kini belum ada surat mutasi resmi.
“Surat mutasi belum ada, tapi pada data Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (Simkari) online nama saya sudah masuk pergeseran,” ungkapnya.
Terpisah, Ahmad, seorang pegiat anti rasuah di Sinjai itu menilai Isu mutasi tersebut menjadi sensitif lantaran Kasi Pidsus Kejari Sinjai tengah menangani perkara besar yang melibatkan lingkar kekuasaan daerah.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
