Logo Harian.news

Anggaran Makan Gratis Rp 71 T, Ketua Banggar DPR: Demi Rakyat, Defisit Aman

Editor : Rasdianah Selasa, 25 Juni 2024 15:57
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: dok DPR RI
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: dok DPR RI

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total anggaran makan siang gratis sudah disetujui oleh presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat dengan Sri Mulyani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan tim transisi, dengan nilai Rp 71 Triliun.

Merespons hal ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menilai defisit anggaran masih aman meskipun ada alokasi makan siang gratis dalam APBN 2025 senilai Rp 71 triliun.

Said menilai anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran, akan digelontorkan secara bertahap sudah menjadi harapan DPR.

Baca Juga : Kominfo Habiskan Rp 700 M untuk Pemeliharaan PDN sebelum Diserang Ransomware

“Isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung Rp 430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, dikutip dari kumprana, Selasa (25/6/2024).

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, dalam rapat panitia kerja (panja) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan panja Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), DPR sudah menyetujui ada keleluasaan bagi visi dan misi pemerintahan baru masuk dalam rancangan APBN 2025.

“Memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai dengan visi misi yang menjadi komitmen bapak presiden terpilih,” tuturnya.

Baca Juga : Tuai Penolakan, Presiden Terpilih Prabowo Janji Cari Solusi untuk Iuran TAPERA

Dengan demikian, kata dia, pidato pengantar Presiden Jokowi dalam nota keuangan 16 Agustus 2024 nanti, anggaran makan bergizi gratis Rp 71 triliun sudah masuk di dalam belanja pemerintah pusat.

“Persoalannya tinggal kementerian mana, apakah Kemensos, apakah Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” kata Said.

Di sisi lain, Said juga menilai defisit anggaran APBN masih aman walaupun ada alokasi khusus untuk makan bergizi gratis. Pasalnya, dia mengeklaim program tersebut dibutuhkan untuk hajat hidup masyarakat.

Baca Juga : Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, DPR Harap Student Loan Tidak Jadi Solusi Instan

“Kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak, walaupun di situ sudah ada bantuan sosial, ada subsidi dan kompensasi, hampir Rp 500 triliun, bahkan pernah kita mencapai Rp 540 triliun dan ini mencapai Rp 570 triliun, menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” ujar dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan anggaran makan bergizi gratis akan diberikan secara bertahap. Dengan total alokasi sebesar Rp 71 triliun di 2025.

“Program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara bertahap, untuk tahun pertama pemerintahan beliau di tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga : Mendikbud Nadiem soal UKT: Kenaikan tak Wajar akan Kami Evaluasi

Bendahara negara itu menyebut angka Rp 71 triliun merupakan kesepakatan dengan pemerintahan sekarang dan yang akan datang. Angka tersebut juga sudah masuk dalam hitungan defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943

Follow Social Media Kami

KomentarAnda