HARIAN.NEWS, JAKARTA – Civitas akademika perguruan tinggi ramai-ramai menegur dengan mengkritik Presiden Jokowi. Adapun kritikan dari banyak kampus atau universitas ini disampaikan dengan substansi yang hampir sama, yaitu Indonesia sudah darurat demokrasi dan meminta Jokowi menjadi teladan etika.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, kritikan yang datang dari civitas akademika harus berdasarkan bukti dan dasar hukum. Meski, apa yang disampaikan mereka juga harus dihargai sebagai bentuk demokrasi.
“Itu, kan, semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum termasuk civitas akademika. Ya, enggak apa-apa,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari kumparan, Senin (5/2/2024).
Baca Juga : Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Tambang Nikel, dan Raja Ampat
Menurutnya, universitas harus menjaga marwahnya sebagai lembaga pendidikan. Ia menyayangkan ada civitas akademika yang berfoto dengan pose jari yang merujuk pada paslon, dan juga berfoto bersama ketua umum partai.
“Yang benar aja, bos!. Jadi maksud saya, ya, buatnya itu yang enak lah. Tapi Pak Jokowi enggak apa-apa, santai-santai aja,” ujarnya.\
Bahkan, Bahlil menyebut langkah yang dilakukan civitas akademika ini ada penggeraknya. Sebagai mantan aktivis 1998, Bahlil mengaku sangat paham polanya.
Baca Juga : Bahlil Buka Suara Peluang RI Ekspor Listrik
“Bos, saya ini dulu mantan aktivis 98. Yang turun ke jalan demo-demo, kan, kita ini dulu. Gerakan ini menurut saya gerakan, ya, gitu, deh,” ujarnya lagi.
“Mohon maaf kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakin lah rakyat dan mahasiswa itu orang yang enggak bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita sudah paham sebagai mantan aktivis,” lanjutnya.
Menurutnya, tidak ada politik yang tidak diatur. Sehingga, Bahlil paham betul polanya sebagai mantan ketua BEM.
Baca Juga : Kontrak LG Disetop dari Proyek Baterai Kendaraan Listrik Indonesia, Bagini Kata Bahlil
“Alah, ya, sudahlah, mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah. Ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku. Kita ini besar di jalan, gimana kita enggak paham gini-ginian,” pungkasnya.
Seperti diketahui, mulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia, Unhas dan Unand, mengkritisi pemerintahan Jokowi terkait Pemilu 2024.
Universitas Indonesia (UI) sendiri menyampaikan deklarasi mengajak seluruh kampus di tanah air untuk mengawal jalannya pemilihan umum (Pemilu) 2024. Deklarasi itu bertajuk ‘Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali’.
Baca Juga : Tak Hanya Politik, Appi-Bahlil juga Bahas Antisipasi Kelangkaan Gas Melon di Makassar
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
