HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran, hal ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Belum lama ini, Wali Kota Makassar menyebut, menyebut telah mengindentifikasi anggaran sebesar Rp 300 miliar yang akan dialokasikan untuk program-program strategis.
Namun, dikonfirmasi terpisah, jumlah efisiensi anggaran tersebut rupanya berbeda dengan yang disebutkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muhammad Dakhlan.
Menurut Dakhlan, angka Rp 300 miliar masih belum bisa dipastikan karena masih dalam proses pembahasan.
Baca Juga : Munafri Arifuddin: Hari Ini Makassar Posisi Siaga
“Kalau angka itu kemungkinan tidak bisa dapat, ini sementara dirapatkan dengan Pak Sekda. Saat ini, teman-teman anggaran masih menyisir mana yang bisa kita efisiensikan,” ujar Dakhlan, Rabu (4/3/2025).
Ia menambahkan bahwa pengurangan anggaran perjalanan dinas sudah pasti dilakukan, bahkan hingga 50 persen. Namun, untuk mencapai angka Rp 300 miliar, masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait pos-pos anggaran lainnya yang bisa dikurangi.
“Sementara, teman teman anggaran sisir, mana yang bisa kita, Yang jelas SPPD sudah pasti, itu 50 persen dikurangi,” tutupnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Lantik Pengurus FKPP, Nurfadjri Fadeli Luran Didaulat Menjadi Ketum FKPP Kota Makassar
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, Tim transisi telah mengidentifikasi dan memangkas anggaran hingga Rp300 miliar yang akan dialokasikan untuk program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami telah mengevaluasi pola penggunaan anggaran, membandingkan belanja dengan pendapatan, dan memangkas pengeluaran yang dinilai sebagai pemborosan besar. Anggaran yang tidak efektif akan dialihkan ke program prioritas yang harus segera berjalan,” ujar Munafri dalam Rapat Paripurna Sertijab Wali Kota Makassar serta pemaparan visi-misi Wali Kota dan Wawali Kota terpilih periode 2025-2030, Senin (3/3/2025).
Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas (SPPD), optimalisasi penggunaan kantor sebagai lokasi pertemuan, serta rasionalisasi anggaran makan dan minum. Pemerintah Kota Makassar juga akan melakukan penyesuaian dan pergeseran alokasi APBD Tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah.
Baca Juga : Sidak di MGC, Munafri Tegur Pegawai Santai Merokok Saat Jam Kerja
Di sisi lain, Pemerintah Kota Makassar saat ini juga tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2025. Kebijakan ini akan diselaraskan dengan program prioritas pembangunan nasional melalui ASTA CITA serta Program Unggulan MULIA yang menjadi fokus utama tahun depan.
PENULIS: NURSINTA
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
