Logo Harian.news

Blak-blakan Adanya Penyimpangan Penyaluran Solar Subsidi dan LPG 3 Kg, Polda Sulsel Uraikan Upaya Pencegahan

Editor : Rasdianah Rabu, 05 Juni 2024 12:44
Operator SPBU memindai QR Code sebagai syarat dalam pembelian solar subsidi. Ini bertujuan agar subsidi yang dialokasikan bagi masyarakat tertentu bisa memperoleh akses energi yang sama dan tepat sasaran. Foto: dok
Operator SPBU memindai QR Code sebagai syarat dalam pembelian solar subsidi. Ini bertujuan agar subsidi yang dialokasikan bagi masyarakat tertentu bisa memperoleh akses energi yang sama dan tepat sasaran. Foto: dok

HARIAN.NEWS, MAKASSAR — Penyaluran energi subsidi khususnya BBM jenis solar dan LPG 3 kg, agar tepat sasaran di masyarakat, khususnya di Sulsel, masih menjadi hal yang terus diuapayakan, termasuk bagi penegak hukum dalam hal ini kepolisian.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan dibutuhkan kerja sama antar semua pihak dalam mengawal produk energi ini agar subsidi tepat sasaran, dan semua pihak sebaiknya ikut serta dalam mengawal proses distribusi produk energi.

“Dalam hal ini kepolisian memberikan sanksi kepada pelanggar hukum (penyalahunaan energi subsidi),” ujar Didik dikutip dari salah satu kanal YouTube, Rabu (5/6/2024).

Baca Juga : Pj Bupati Takalar Minta Pertamina Tambah Pasokan Gas LPG 3 Kg untuk Atasi Keluhan Masyarakat

Terkait kerja sama yang dimaksud, Didik merinci mulai dari kewenangan untuk mensuplai. Misalnya mensuplai ke SPBU.

“Nah SPBU ini dapatnya berapa per hari, misalnya 5 ton. Tapi tiba-tiba bertambah. Di sini harus kita evaluasi. Apakah ada penambahan jumlah kendaraan dari hari kemarin. Kalau tidak ada, harus dievaluasi dari permintaan itu, jangan ditambah dan harus jelas alasan penambahannya. Itu yang pertama,” bebernya.

Kedua, sambung Didik, setelah SPBU tersebut menambah harus ada yang bertanggung jawab. Pertama pemilik SPBU dan kedua adalah karyawan. Kalau pemilik SPBU mengetahuinya, harus buat suatu perjanjian apabila melakukan penjualan subsidi pada orang yang tidak berhak, maka mereka harus diberikan sanksi.

“Yang bisa memberikan sanksi adalah pemilik SPBU. Jadi pemilik SPBU patut tau siapa yang berhak memperoleh BBM subsidi. Misalnya, ada tangki yang dimodifikasi dan diisi BBM subsidi, kan itu akan ketahuan. Harusnya isi mobil itu sekian, kenapa isinya sekian, ” bebernya.

Di situlah lanjut Didik, peran pihak SPBU. Bagaimana caranya, pihak SPBU harus memberi tahu mereka (masyarakat) kalau tidak mau membeli BBM sesuai peruntukannya, akan dilaporkan ke penegak hukum.

“Selama ini tidak pernah karyawan SPBU melapor ke polisi,” ujarnya.

Sejak diberlakukan program subsidi tepat melalui mekanisme pembelian solar menggunakan barcode, oknum pelaku ikut menjalankan modus operandi baru. Didik menyebut di pedesaan ada modus penyewaan barcode.

Masyarakat di pedesaan bahkan yang tidak memiliki kendaraan, oleh pelaku diakomodir untuk membuat barcode. “Yang pertama adalah sewa barcode, yang kedua adalah sewa mobil,” jelasnya.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan energi subsidi, Didik mencoba memberikan persepsi. Secara filosofi, terang didik, hukum adalah etika dan moral.

“Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan energi subsidi ini bukan hanya tugas kepolisian, tapi tuga kita semua. Yang perlu kita pahami adalah mindset kita, penegakan yang benar adalah dengan cara melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran etika dan moral,” urainya.

Didik menjabarkan kalau seseorang memiliki etika dan moral berarti memiliki kesadaran terhadap produk subsidi. Kalau merasa tidak berhak, berarti sadar untuk tidak menggunakan produk subsidi tersebut yang sebenarnya diperuntukkan bagi kalangan tertentu.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943

Follow Social Media Kami

KomentarAnda