HARIAN.NEWS, SINJAI – Retaknya hubungan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai kini mulai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Sinjai.
Dugaan tersebut menyeruak lantaran perbedaan pandangan dalam penunjukan Direktur PDAM Sinjai yang memunculkan indikasi disharmoni di tingkat pimpinan daerah.
Sinyal ketegangan tersebut kembali mengemuka saat Wakil Bupati Sinjai tidak hadir dalam peresmian Gapura dan Portal Parkir Elektronik Pasar Sentral Sinjai, Senin (12/1/2026) kemarin.
Ketidakhadiran ini memicu beragam interpretasi di ruang publik, termasuk dugaan adanya perbedaan sikap di antara duet kepala daerah.
Seorang aparatur sipil negara (ASN) senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang hanya meminta namanya di inisialkan, Selasa (13/1/2026) menyebutkan bahwa dinamika hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati berpotensi berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, hal tersebut patut menjadi perhatian mengingat masa kepemimpinan Hj. Ratnawati Arif dan Andi Mahyanto Mazda masih tergolong baru.
Ia juga menilai, belum adanya pergeseran dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak pelantikan kepala daerah dapat menjadi tantangan tersendiri apabila komunikasi di tingkat pimpinan tidak berjalan optimal.
“Jika hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati tidak terkelola dengan baik, tentu berpotensi memengaruhi kinerja pemerintahan. Terlebih hingga saat ini belum ada pergeseran OPD,” ujar TW.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati-Wakil Bupati Sinjai yang coba dikonfirmasi melalui seluler belum memberikan keterangan resmi terkait isu disharmoni yang berkembang.
Sebelumnya,Isu praktik politik jasa titipan (jastip) mencuat dalam proses pelantikan Direktur PDAM Sinjai.
Dugaan tersebut disampaikan Ahmad, yang menduga adanya keterlibatan eksternal dalam proses penunjukan pucuk pimpinan perusahaan daerah itu.
Meski masih berupa dugaan, isu ini telanjur mengusik ruang publik dan menimbulkan tanda tanya besar soal independensi kebijakan daerah.
Menyeruaknya politik jastip di Sinjai menjadi tamparan keras bagi Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif.
“Sebagai bupati perempuan pertama di Sinjai yang dikenal berlatar belakang birokrat matang, masyarakat menaruh harapan besar pada kepemimpinan yang rasional, objektif, dan bebas dari intervensi kepentingan lama.
Namun ketika proses strategis seperti penunjukan Direktur PDAM justru diselimuti isu tarik-menarik kepentingan, ancaman terhadap stabilitas politik pun kian nyata,” ujarnya.
“Harapan akan kesejahteraan masyarakat seharusnya lahir dari kebijakan yang rasional dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan dari intervensi politik yang berujung pada diskriminasi dan pengabaian meritokrasi. Ketika proses birokrasi dipersepsikan tidak adil, kepercayaan publik menjadi taruhan yang mahal,
Slogan “Bebas, Merdeka, Getteng Lampu” semestinya tidak berhenti sebagai jargon kampanye. Ia harus menjelma menjadi sikap dan kebijakan nyata.
Sebab di titik inilah masyarakat Sinjai mulai bertanya,apakah kematangan birokrasi masih menjadi moral force, atau justru tereduksi oleh kompromi politik yang melemahkan etika kepemimpinan?
Di tengah situasi ini, nilai-nilai kearifan lokal-Sipakalebbi, Sipakatau, Sipakainge-justru terasa mengalami anomali. Padahal, falsafah tersebut mengajarkan saling menghormati, memanusiakan, dan saling mengingatkan dalam koridor etika dan keadilan. Ketika nilai itu memudar, politik kehilangan rohnya, dan kekuasaan menjauh dari tujuan mulianya,” tambahnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
