HARIAN.NEWS, JAKARTA – Komisi II DPR RI telah menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 bagi delapan mitra kerja.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2).
Baca Juga : Peringatan HUT RI ke-80 dan Realitas yang Dihadapi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menanyakan kepada seluruh anggota yang hadir mengenai persetujuan atas efisiensi anggaran.
“Untuk keseluruhan, anggota dan pimpinan, bisa disetujui?” tanya Rifqi, yang langsung disambut dengan persetujuan secara serempak oleh para anggota dewan.
Delapan Lembaga yang Mengalami Efisiensi Anggaran
Baca Juga : Mitra Pemerintah, Dewan Sayangkan Media Kena Imbas Efisiensi Anggaran
Berikut daftar delapan mitra kerja Komisi II DPR RI yang mengalami penyesuaian anggaran:
1. Kementerian PANRB
– Pagu awal: Rp392,98 miliar
– Efisiensi: Rp184,9 miliar
– Pagu akhir: Rp208,08 miliar
2. Kementerian ATR/BPN
– Pagu awal: Rp6,45 triliun
– Efisiensi: Rp2,01 triliun
– Pagu akhir: Rp4,44 triliun
Baca Juga : Kunker Rasa Liburan, 8 Anggota DPRD Sinjai Kepergok “Healing” di Gunung Bromo!
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
– Pagu awal: Rp3,06 triliun
– Efisiensi: Rp843,2 miliar
– Pagu akhir: Rp2,21 triliun
4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI
– Pagu awal: Rp2,41 triliun
– Efisiensi: Rp955 miliar
– Pagu akhir: Rp1,46 triliun
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
