HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengeskan agar perusahaan swasta membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024. Jika hal itu tidak dilakukan maka perusahaan tersebut akan dicabut izinnya.
“THR ini wajib hukumnya, bagi perusahaan yang sehat. Teguran tertulis dan lisan, serta ada dibekukan izinnya,” tegas Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar Kasrudi, Minggu (31/3/2024).
Kasrudi menjelaskan, untuk perusahaan yang sehat pemasukan ekonominya memberikan THR adalah wajib, pasalnya ada hak karyawan di dalamnya.
Baca Juga : Syukur Kemerdekaan Indonesia, Harsen 54 Tahun Menjaga Asa Kesehatan Bangsa
Jika merasa ekonomi perusahaan tidak baik baik saja, Kasrudi mengatakan, pihaknya membuka layanan pengaduan baik untuk perusahaan dan karyawan.
“Komisi D membuka, pengaduan siap menerima aduan yang masuk pertanggal 1 sampai 5, masyarakat dan pekerja kota Makassar boleh datang mengaduh kesini. Begitu juga dengan perusahaan,” ujarnya.
Selama jadwal pengaduan, tidak ada laporan dari pihak perusahaan maka pihaknya menganggap perusahaan tersebut mampu memberikan hak karyawannya berupa THR.
Baca Juga : Tekan Kebocoran Air, PDAM Jajaki Kerjasama Dengan Perusahaan Asal Jepang
“Paling lambat 7 hari sebelum hari raya, perusahaan swasta harus membuat laporan kalau tidak ya tercatat sebagai tidak memenuhi hak,” katanya
Komisi D akan membuat laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota Makassar untuk mengirimkan surat tegur dan teguran tertulis.
Selanjutnya, jika tidak masih didapati kasus serupa, surat izin perusahaan akan dibekukan hingga ada inisiatif baik dari perusahaan.
Baca Juga : Pelanggan dan Karyawan PDAM Makassar Yang Saling Lapor Sepakat Berdamai
“Kami memberikan teguran lisan dan tertulis, kalau tidak dilakukan kami memerintah kepada Disnaker kota Makassar untuk membukukan izin usahanya,” tegasnya kembali.
Komisi D kata Kasrudi, telah menjadi penengah antara perusahaan dan karyawan terkait THR, sehingga Ia meminta pihak perusahaan melakukan laporan.
“Karyawan juga langsung ke pos aduan DPRD Makassar untuk menyampaikan laporan jika belum menerima THR,” tandasnya.
Baca Juga : Sesalkan Ormas Minta THR, Wamenaker RI: Ganggu Keberlangsungan Perusahaan!
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
