HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar bersama Pemerintah Republik Indonesia (RI) lakukan percepatan penetapan undang-undang (UU) pasar digital.
Kepala KPPU Kanwil VI Makassar Hilman Pujana mengatakan, saat ini pasar digital masih memerlukan tatanan untuk bisa mengcover semua industri digital yang ada.
“Aturan mengenai pasar digital saat ini baru sebatas mengenai izin pendirian usaha dan belum ada payung hukum yang mengatur masalah itu,” ujar Hilman, Jumat (2/2/2024).
Baca Juga : Hadapi Ketimpangan Digital, KPPU dan Dewan Pers Teken MoU Perlindungan Industri Pers
Hilman juga menjelaskan bahwa di negara lain sudah menerapkan regulasi atau undang-undang mengenai pasar digital sehingga semua industri digitalnya sudah tercover.
Saat ini, KPPU bersama dengan pemerintah mendorong penyusunan mengenai undang-undang pasar digital agar segera direalisasikan.
“Dengan mendorong pemerintah untuk menetapkan undang-undang pasar digital diharapkan nantinya seluruh industri digital nasional bisa tercover,” ujarnya.
- “Kalau kita membahas digital itu tidak hanya di Sulsel saja tapi keseluruhan, sebab industri digital sangat berkaitan dengan perdagangan, industri kreatif yang berkaitan dengan digitalisasi,” lanjutnya.
Baca Juga : Akuisisi Tokopedia Bermasalah, TikTok Nusantara Tersandung Sanksi KPPU
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
