JAKARTA, HARIAN.NEWS – Krisis melanda sektor tekstil Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, sebanyak 60 pabrik tekstil terpaksa menutup operasinya, menyebabkan sekitar 250 ribu pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Data ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, yang menyebut situasi ini sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia.
Noel, sapaan akrab Immanuel, mengatakan data ini diperolehnya dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI). Ia menjelaskan, salah satu faktor utama yang memicu krisis ini adalah maraknya impor ilegal (penyelundupan) yang menghancurkan daya saing industri TPT.
Baca Juga : Jelang Pertengahan 2025, Microsoft PHK 6.000 Karyawan: Terbanyak sejak 2023
“Menurut APSyFI, penyelundupan telah memperparah kondisi industri tekstil. Dalam dua tahun terakhir, 60 pabrik kolaps, dan sekitar 250 ribu pekerja harus kehilangan pekerjaan. Jika data ini benar, pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi industri lokal,” ujar Noel dalam pernyataannya, Sabtu (4/1/2025).
Selain berdampak langsung pada sektor tekstil, impor ilegal ini juga melemahkan industri petrokimia sebagai penyedia bahan baku utama, seperti Purified Terephthalic Acid (PTA).
APSyFI bahkan memperingatkan bahwa kondisi ini dapat mengarah pada de-industrialisasi, mengancam keberlangsungan ekonomi nasional.
Baca Juga : Google Kembali Lakukan PHK, 200 Karyawan Divisi Bisnis Global Terdampak
Dampak Berantai PHK
Noel juga menyoroti dampak besar dari gelombang PHK ini. Ia mengingatkan, setiap pekerja yang kehilangan pekerjaan memengaruhi kehidupan keluarga mereka, yang rata-rata berjumlah empat orang.
Selain itu, krisis ini turut berdampak pada pelaku UMKM yang bergantung pada konsumsi rumah tangga pekerja pabrik, seperti pedagang pasar, pemilik warung, hingga penyedia rumah kontrakan.
Baca Juga : Hari Buruh Vs Ancaman PHK
“Kita sering menganggap remeh PHK. Padahal, ini adalah bom waktu sosial dan ekonomi yang melibatkan banyak sektor, termasuk UMKM yang menjadi penopang ekonomi masyarakat kecil,” jelasnya.
Perlu Tindakan Konkret
Noel menekankan pentingnya peran lintas kementerian untuk menangani krisis ini. Ia mengapresiasi upaya Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang dibentuk Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, namun berharap langkah-langkah yang diambil dapat segera memberikan dampak signifikan.
Baca Juga : KSPSI Sampaikan 6 Tuntutan: Soroti PHK hingga Desak Pelibatan Buruh dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
