Oleh : Munawir Mihsan
(Ketua DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Sulawesi Selatan)
HARIAN.NEWS – Pasca seratus hari kerja Presiden Prabowo Subianto, hembusan angin pergantian komposisi kabinet merah putih, mengelinding di ruang – ruang publik, akankah, koalisi secepat ini mengalami keretakan ataukah dikarenakan, pola gaya kepemimpinan Prabowo yang semi militeristik membuat beberapa menteri di era Bapak Joko Widodo, merasa tak merasakan manisnya, kekuasaan jabatan politik yang disandangnya.
Baca Juga : Semangat Sumpah Pemuda di Era Validasi
Hembusan seputaran pergantian personil ditubuh kabinet merah putih, bermula dari nyaringnya pernyataan Ahmad Muzani selaku
Seketaris Jenderal Partai Gerindra beberapa hari lalu, sebagaimana yang dilansir salah satu media Nasional. Kemudian dipertegas, lagi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco bahwa beberapa Menteri – menteri kabinet merah putih diseratus hari kerja kepemimpinan Prabowo Subianto tak mampu seirama, Kamis (6/2/2025).
Gaya kepemimpinan militeristik menjadikan terbatasinya ranah kekuasaan eksekutif melakukan transaksi politik di kamar – kamar dagang politik, yang mungkin tak lagi berkutik, sehingga itu kemudian menjadikan, sebagian diantara kabinet tak lagi optimal menjalankan roda pemerintahan, karena benefit (Keuntungan) yang diharapkan disetiap tindak tanduknya, sebagai menteri maupun wakil menteri tak lagi senikmat dan semanis layaknya diperiode sebelumnya,
Sebagaimana publik ketahui, di era sang Jenderal (Prabowo Subianto) banyak, langkah – langkah yang tak lazim dilakukan layaknya rezim- rezim terdahulu, yakni pemangkasan anggaran di Kementrian dan lembaga non Kementerian yang signifikan tidak hanya ditingkat pemerintahan Pusat di ranah pemerintah daerah pun ! Mengalami hal yang sama.
Baca Juga : Mutasi Bukan Sekadar Pindah Jabatan: Refleksi Akademik atas Dinamika Pemerintahan yang Sehat di Takalar
Ada sekitar 16 pos anggaran yang dipangkas baik di kementerian maupu lembaga non kementrian, bila dirunut sesuai besaran penghematannya berikut ini daftar lengkapnya:
1. Alat tulis kantor (ATK): 90%
2. Percetakan dan souvenir: 75,9%
3. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3%
4. Belanja lainnya: 59,1%
5. Kegiatan seremonial: 56,9%
6. Perjalanan dinas: 53,9%
7. Kajian dan analisis: 51,5%
8. Jasa konsultan: 45,7%
9. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%
10. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40%
11. Infrastruktur: 34,3%
12. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29%
13. Peralatan dan mesin: 28%
14. Lisensi aplikasi: 21,6%
15. Bantuan pemerintah: 16,7%
16. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2%.
Serangkaian pemangkasan anggaran tersebut, berakibat pada kewenangan para pejabat yang terbatasi, akibatnya kreativitas mengembalikan modal cost politik yang mahal, menjadi hal yang cukup sulit bagi mereka yang backgroundnya berlatar dunia politik yang saat ini sedang menjabat dalam kabinet merah putih.
Baca Juga : Menanggapi Orang Bodoh: Antara Imam Syafi’i & Stoikisme
Bila rangkaian kebijakan pemangkasan yang menjadi alasan beberapa para pembantu Presiden tak merasakan lagi nikamatnya berada di ranah kekuasaan eksekutif dibawah nahkoda Prabowo Subianto, lalu berakibat tak opimalnya memainkan peran- peran yang seirama, hal tersebut berarti mendakan budaya politik dagang sapi, masih menjadi momok yang diderita dikalangan elit kepemimpinan bangsa selama ini.
Akankah! gaya kepemimpinan Politik militeristik yang di orkestrasikan sang jenderal (Prabowo Subianto) mampu menjadi obat penawar, untuk selanjutnya publik menanti dan menunggu dampak Kepemimpinan Patriot yang telah digaungkan seantero Negeri, mampukah seperti halnya Donald Trump dengan tagline America First, menjadi representasi Kepemimpinan Patriotnya Trum, berlaku juga di eranya Prabowo Subianto yakni Indonesia first, sehingga di level kepemimpinan Bangsa semua kebijakan dibuat, diputuskan dan diimplentasi, berdasarkan Kepentingan Nasional tanpa terkecuali.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
