Logo Harian.news

Jelang Pilkada, Menko Pulhukam Minta Seluruh Komponen Jaga Stabilitas Keamanan Daerah

Editor : Rasdianah Rabu, 26 Juni 2024 15:51
Menko Pulhukam Hadi Tjahjanto saat menjadu audensi. Foto: HN/Sinta
Menko Pulhukam Hadi Tjahjanto saat menjadu audensi. Foto: HN/Sinta

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Pulhukam) Hadi Tjahjanto meminta, seluruh komponen bangsa dan negara menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Hadi, sapaannya, ketika memimpin pertemuan Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku yang digelar di Hotel Claro kota Makassar, Rabu (26/6/2024).

“Tentunya kita mengharapkan semua tahapan Pilkada berjalan sebagaimana mestinya, lancar dan aman, tidak ada kendala apapun dalm pelaksanaannya,” ujar Hadi.

Baca Juga : KPU Toraja Utara dan Bulukumba Siap Hadapi Gugatan PHPU di MK

Hadi menyebutkan, pada dasarnya Pilkada serentak dilaksanakan 2 kali, pertama di Daerah yang kedua di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga sangat perlu mengawal dengan baik.

Katanya, komponen yang pertama untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pemilihan Pemilihan (DKPP).

“Pengawas dan penyelenggara tentunya harus on the track pada tugas, fungsi dan kewenangannya, menjamin hak pilih setiap masyarakat di daerahnya, dan tentu saja harus bertindak netral serta berintegritas,” ujarnya.

Baca Juga : Empat Cakada Sulsel Ajukan Gugatan ke MK, Hasbullah: KPU Siap Hadapi

“Harus menjaga karena kondisi dan situasi, sangat mempengaruhi tahapam Pilkada,” lanjut Hadi.

Kedua, Pemerintah Pusat dan Pemda memberikan dukungan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum. Tentu saja menjamin ketersediaan anggar dan memberikan fasilitasi sebagaimana yg diatur dalam Perundang-Undangan.

Ketiga, Aparat Keamanan (TNI/POLRI) wajib menyediakan keamanan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, yang menjadi utama adalah kenetralitas TNI/Polri itu sendiri.

Baca Juga : Meninggal Saat Bertugas, Ahli Waris Panwas Kelurahan Mampu Terima Santunan Rp46 Juta

Keempat, Partai Politik (Parpol) dan Paslon dapat mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme Pemilihan, mengikuti proses, mekanisme dan ketentuan pemilihan dgn baik Menghindari kecurangan

“Lima, media atau pers juga sangat membantu dengan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak hoax,” terangnya.

Terakhir, masyarakat membantu mewujudkan suasana Pilkada kondusif, aman, damai, tertib dan lancar serta ikut mengawasi jalannya Pilkada agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Baca Juga : Partisipasi Pemilih Pilwalkot Makassar 2024 Rendah, Hanya 58 Persen

“Yang terpenting adalah msyarakat dan toko agama menjaga dan ikut serta mengawasi jalannya tahapan Pilkada dan tidak muda terprovokasi,” tandasnya.

PENULIS: NURSINTA

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news

Follow Social Media Kami

KomentarAnda