Fasilitas publik, dalam konteks ini, tak lagi dipandang sebagai “milik bersama”, melainkan simbol dari kekuasaan yang tidak berpihak. Amarah kepada pemerintah kemudian dilampiaskan pada infrastruktur negara. Membakar gedung bukan sekadar tindakan destruktif, tetapi bahasa politik jalanan, jeritan rakyat yang merasa kontrak sosial telah dikhianati.
Di sinilah relevansi pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang kontrak sosial menjadi penting. Rousseau menegaskan bahwa negara lahir dari kesepakatan bersama antara rakyat dan penguasa. Rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara, dengan keyakinan bahwa negara akan melindungi hak-hak mereka, menghadirkan keadilan, dan memastikan kesejahteraan bersama.
Baca Juga : Menepis Skeptisisme; DPR Hadir Memberi Keadilan Untuk Rakyat
Kesejahteraan Bersama artinya tidak menaikkan pajak, menekan belanja untuk para pejabat agar lahir kehidupan yang harmoni, kontrak sosial hanya bisa berjalan jika ada kepercayaan. Ketika negara gagal memenuhi kewajibannya, ketika hukum tidak lagi adil, ketika kebijakan tidak lagi mencerminkan kehendak umum, maka kontrak sosial pun akan retak. Dan ketika kontrak sosial retak, legitimasi pemimpin negara pun rapuh.
Kerusuhan yang kita saksikan hari ini dapat dibaca sebagai tanda bahwa kontrak sosial itu tengah terguncang. Rakyat tidak lagi merasa menjadi bagian dari negara, tetapi merasa ditinggalkan dan diperlakukan sebagai pihak luar.
Menghadapi situasi seperti ini, maka pemerintah maupun rakyat, sebaiknya melakukan refleksi bahwa :
Baca Juga : Jusuf Kalla, “Siri’na Mangkasara”: Saat Lugas Menjadi Sikap dan Diam Bukan Pilihan
Pertama, pemerintah harus menyadari bahwa kerusuhan bukan semata-mata masalah kriminalitas, tetapi gejala politik dari kontrak sosial yang terganggu. Solusinya bukan sekadar dengan menambah pasukan atau memperkeras hukuman, melainkan membangun kembali kepercayaan publik. Transparansi, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat kecil adalah fondasi untuk memperbaiki legitimasi negara. Membangun puing-puing reruntuhan pasilitas public yang sudah rusak sangat penting tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan public di tengah hiruk pikuk pengelolaan negara yang makin koruktif, kolusif dan nepotis.
Kedua, rakyat juga perlu menyalakan kembali akal sehat kolektif. Amarah memang wajar, tetapi merusak fasilitas publik hanya memperdalam penderitaan mereka sendiri. Jika kontrak sosial harus diperbarui, maka jalan yang ditempuh adalah jalur politik, demokrasi, dan dialog, bukan penghancuran simbol-simbol kebersamaan.
Pada akhirnya kerusuhan yang terjadi hari-hari ini mengajarkan kita satu hal, bahwa yang terbakar bukan hanya gedung dan fasilitas publik, tetapi juga kepercayaan public terhadap para pemimpin negara. Akal sehat yang meredup hanyalah gejala; akar masalahnya adalah kontrak sosial yang retak.
Baca Juga : Political Identity; Resiliensi Keummatan dan Geometri Kebangsaan
Rousseau pernah mengingatkan, negara yang gagal menjalankan kehendak umum pada akhirnya akan kehilangan legitimasi. Dan ketika legitimasi itu hilang, rakyat akan mencari jalannya sendiri, meski dengan cara yang destruktif. Karena itu, membangun kembali kepercayaan publik adalah pekerjaan paling mendesak.
Negara harus kembali hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Hanya dengan itu, akal sehat rakyat bisa kembali menyala, dan kontrak sosial bisa ditegakkan kembali.
Wallahu a;lam bishshawab
Sungguminasa, 31 Agustus 2025
Baca Juga : Kepala Daerah Di Tengah Pusaran Efisiensi dan Program Top-Down Pusat
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
